Peringati Hari Otda, Wali Kota Imbau ASN Optimalkan Pelayanan Terhadap Masyarakat

MADIUN - Pemerintah Kota Madiun melaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVII tahun 2023 tingkat kota dengan tema "Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul" di Ngrowo Bening Edupark, Sabtu (29/4).

Bertindak selaku inspektur upacara, Wali Kota Madiun, Maidi. Turut hadir Forkompimda Kota Madiun, Sekda Soeko Dwi Handiarto, serta pimpinan OPD dan stakeholder di wilayah Kota Pendekar.

Prosesi upacara pun bertepatan dengan peringatan 4 tahun kepemimpina  Maidi - Inda Raya Ayu Miko Saputri. Untuk itu, wali kota menyampaikan terima kasih atas kerja sama OPD selama ini. Juga, meminta maaf jika ada kesalahan.

Wali kota dalam sambutannya mengatakan, peringatan hari Otonomi Daerah ke-XXVII yang jatuh setiap tanggal 25 April tersebut telah terbukti banyak manfaat dan kebaikan yang dirasakan masyarakat selama 27 tahun perjalanan penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah merupakan pengakuan Pemerintah Pusat terhadap kemandirian daerah, guna mendekatkan layanan kepada masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Implementasi otonomi daerah selama 27 tahun yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana dengan tingkat akurasi yang tinggi, serta mengakomodir keinginan masyarakat, pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif juga demokratis, dan munculnya pemerintahan yang lebih reponsif akan kebutuhan masyarakat ini menjadi bentuk positif yang di sajikan untuk masyarakat, khususnya di Kota Madiun, ” ujarnya.

Wali kota mengungkapkan, banyak bermunculan inovasi-inovasi yang dilakukan daerah dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat. Inovasi di daerah bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, meningkatan daya saing daerah, tetapi juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa di dunia.

Selanjutnya, wali kota mengajak dan menekankan hal yang harus dilakukan bersama, yaitu integritas dan etika profesi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kemudian Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh pegawai pemerintahan harus bergerak maju, kreatif, dan inovatif sekaligus ikut bertanggung jawab dalam setiap urusan masyarakat.

Kemudian, komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk reformasi birokrasi agar terus dilakukan, baik di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah yang menjadi prioritas utama kebijakan di semua level Pemerintah Daerah.

"ASN harus bekerja sesuai pelayanan. Mau jam berapa pun masalah harus terselesaikan. Hasil kerja kita sudah terbukti nyata. Dan, kita harus tetap bekerja secara optimal," tandasnya. (Rams/irs/diskominfo)