Ikuti Sosialisasi dan Asistensi Reformasi Birokrasi Tematik, Wali Kota: Kota Madiun Siap Laksanakan Arahan Pusat

SURABAYA – Reformasi birokrasi di tanah air terus dioptimalkan. Terobosan-terobosan baru juga terus dimunculkan. Salah satunya, terkait perubahan road map reformasi birokrasi 2020-2024. Road map baru itupun disosialisasikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas di gedung BPSDM Provinsi Jawa Timur Surabaya, Selasa (11/4). Kegiatan diikuti kepala daerah di Jawa Timur, tak terkecuali Wali Kota Madiun, Maidi.

Dalam sambutannya, Menpan RB menyebut penyelenggaraan reformasi birokrasi saat ini masih berkutat dalam urusan administrasi. Namun, dampak untuk masyarakat belum dapat dirasakan secara signifikan. Dia mencontohkan masih banyak daerah yang memiliki nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang baik tetapi angka kemiskinannya tinggi. Karenanya, reformasi birokrasi harus berdampak. Tak heran, perubahan road map reformasi birokrasi tematik tersebut diluncurkan.

‘’Jadi kami menilai lebih banyak isi administrasinya tetapi kurang berdampak langsung. Ada daerah yang nilai SAKIP bagus, RB-nya baik tapi kemiskinan tinggi,’’ kata Menpan RB.

Menpan menambahkan setidaknya ada tujuh program prioritas Kemenpan RB menerjemahkan arahan presiden. Yakni, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian berdampak, penerapan RB tematik pada empat kluster prioritas, transformasi profesionalisme ASN berbasis digital, akselerasi pembentukkan mal pelayanan publik digital, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola, dan ASN menuju IKN, transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan RB tematik.

‘’Reformasi birokrasi tematik ini menjadi salah satu dari program prioritas. Sedang, empat kluster itu yakni kemiskinan, investasi, percepatan prioritas actual presiden, dan reformasi birokrasi digitalisasi administrasi pemerintahan,’’ jelasnya.

Wali Kota Madiun, Maidi menyebut Pemerintah Kota Madiun tentu siap dengan road map reformasi birokrasi tematik tersebut. Pun, saat ini nilai reformasi birokrasi seirama dengan dampak yang mengemuka. Nilai SAKIP Kota Madiun BB dan RB dengan nilai B. Itu sejalan dengan capaian angka kemiskinan yang semakin turun. Angka kemiskinan 2021 di angka 5,09 persen. Sementara di 2022 di angka 4,76 persen.

‘’Apa yang menjadi arahan pusat tentu akan kita laksanakan. Dan di Kota Madiun sudah bagus ya pelaksanaannya,’’ ujar wali kota. (rams/agi/diskominfo)