Paripurna LKPj Wali Kota TA 2022, Penyerapan APBD Capai 88 Persen Lebih

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun baru saja mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022. Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan predikat WTP diberikan 17 Maret lalu. Kendati begitu, pembahasan terkait petanggungjawaban pelaksanaan APBD selama tahun anggaran 2022 tersebut wajib tetap dilaksanakan. Sidang paripurna pun digelar bersama DPRD setempat terkait LKPj tersebut.

Sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun atas Raperda Kota Madiun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 itu berlangsung di Gedung DPRD Kota Madiun, Jumat (24/3).

Berbagai hal mengemuka dalam paripurna tersebut. Di antaranya, capaian penyerapan anggaran yang mencapai 88,26 persen hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target pada tahun tersebut. Capaian penyerapan itu diakui Wali Kota Madiun, Maidi sudah termasuk yang tertinggi di tanah air. Namun, diakuinya masih ada anggaran yang tak terserap. Hal itu dikarenakan adanya selisih dari pagu dengan nilai kontrak.

‘’Sisa itu kan karena satu, misalnya proyek pembangunan anggarannya Rp 10 miliar, kemudian dilelang dapatnya Rp 9,5 miliar misalnya. Kan mesti sisa. Nah, sisa-sisa ini baru bisa dibelanjakan melalui (APBD) perubahan,’’ kata wali kota.

Sedang dalam urusan PAD, lanjut wali kota, juga tercatat hasil positif. PAD Kota Madiun mencapai Rp 264 miliar lebih. Padahal, PAD ditargetkan sekitar Rp 242 miliar. Artinya, capaian PAD mencapai 109,07 persen.

‘’Kita sudah baik ya. pendapatan naik, belanja optimal,’’ jelasnya.

Wali kota menambahkan di bidang investasi juga cukup baik. Setidaknya ada 20 investor besar yang masuk selama 2022 lalu. Tahun ini, wali kota optimis bisa semakin lebih baik. paling tidak di awal tahun ini sudah ada lima investor besar yang menyatakan ketertarikannya di Kota Madiun.

‘’Tapi kita tetap harus hati-hati ya. Jangan sampai inflasi tinggi yang menyebabkan biaya hidup juga tinggi. Dengan begitu UMR pasti minta naik. Kalau UMR tinggi investasi juga lesu. Makanya ini kita terus jaga agar tetap stabil,’’ pungkasnya. (ney/agi/diskominfo)