Lantik Delapan Pejabat Pimpinan Tinggi, Wali Kota : yang Kosong Segera Kita Isi

MADIUN – Gerbong mutasi di lingkup Pemerintah Kota Madiun kembali bergulir. Kali ini, sebanyak delapan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilakukan pergeseran jabatan. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Pahlawan Religi Center (PRC), Jumat (17/2) malam.

Sebanyak delapan pejabat itu yakni, Totok Sugiarto Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Suwarno Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Harum Kusumawati Staf Ahli Wali Kota Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat, Subakri Kepala Dinas Perhubungan, Agus Siswanta Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Heri Suwartono Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agus Purwowidagdo Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Serta Sunardi Nurcahyono Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dari delapan pejabat, tiga di antaranya masih berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lama. Namun, tetap dilakukan pelantikan. Sebab, kepala OPD terkait sudah lima tahun menjabat. Sesuai PP 11/2017 pejabat yang sudah menjabat selama lima tahun dan memang masih diperlukan di OPD tersebut bisa diperpanjang melalui pelantikan. Karenanya, biarpun tidak bergeser pejabat terkait tetap dilakukan pelantikan. Kebanyakan Kepala OPD yang dimutasi adalah mereka yang sudah menjabat selama lima tahun di OPD tersebut.

Wali Kota Maidi menyebut pergeseran merupakan hal lumrah. Selain untuk penyegaran juga karena memang sudah waktunya. Seperti dalam amanat PP. Karenanya, mereka dilakukan pergeseran. Namun, memang ada yang tetap di OPD lama. Artinya diperpanjang. Itu karena memang kemampuannya masih dibutuhkan di OPD tersebut.

‘’Memang ada jabatan yang kosong. Kita analisis, ada yang kita geser sesuai kompetensinya,’’ kata wali kota usai Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan,’’ ungkapnya.

Wali kota tak menampik ada sejumlah jabatan yang masih kosong. Yakni, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jabatan yang kosong, kata wali kota, akan segera dilakukan pengisian.

‘’Segera kita isi, proses lelang sudah kita mulai. Satu bulan harus selesai,’’ tegas wali kota.

Hal itu penting agar bisa tancap gas pelaksanaan APBD 2023. Selain itu juga mulai menyiapkan perencanaan APBD 2024. Wali Kota berharap pejabat yang mendapat posisi baru untuk segera menyesuaikan diri. Harapannya, langsung tancap gas.

‘’Kalau tidak ada pimpinannya repot nanti. Karenanya, yang kosong-kosong ini segera kita isi,’’ pungkasnya. (ws hendro/dspp/agi/diskominfo)