Pamitan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Wali Kota Optimis Kota Madiun WTP Lagi

Pamitan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Wali Kota Optimis Kota Madiun WTP Lagi

MADIUN – Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2023 di Kota Madiun telah selesai. Karenanya, tim BPK berpamitan dengan Wali Kota Madiun, Dr. Maidi di balai kota, Senin (18/12). Wali Kota Dr. Maidi pun optimis Kota Madiun bakal kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Apalagi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Kota Madiun selalu baik. Itu dibuktikan dengan diraihnya predikat WTP enam kali berturut. Artinya, Kota Madiun selalu mendapatkan predikat WTP sejak enam tahun terakhir. Tak hanya itu, nilai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan (TLHRP) Kota Madiun juga cukup tinggi. Mencapai 90 lebih. Capaian itu merupakan yang tertinggi ketiga di Jawa Timur.

‘’Laporan keuangan kita cepat dan hasilnya baik. Kita enam kali WTP, Insyallah tahun depan kita WTP lagi,’’ kata wali kota.

Sebelumnya, Kota Madiun juga mendapat nilai tinggi urusan pencegahan korupsi dari KPK. Yakni, Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). SPI Kota Madiun tertinggi secara nasional dari kategori kota. SPI Kota Madiun di angka 83,00. Atas capaian itu, Kota Madiun juga mendapatkan penghargaan.

Sedang untuk MCP, Kota Madiun mendapat nilai 94,38. Capaian itu juga mengantarkan Kota Madiun urutan tertinggi ketiga di Jawa Timur. MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi. Caranya melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ini wajib bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Setidaknya ada delapan fokus areal intervensi. Yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

‘’Artinya, laporan keuangan kita tidak hanya bagus secara daerah, tetapi juga secara nasional,’’ jelasnya. (ney/agi/diskominfo)