Gelar Rakor di Yogyakarta, KPK RI Tekankan Kepala Daerah Jaga Komitmen Antikorupsi YOGYAKARTA – Dalam upaya memperkuat t...

Gelar Rakor di Yogyakarta, KPK RI Tekankan Kepala Daerah Jaga Komitmen Antikorupsi

YOGYAKARTA – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (19/3).

Acara ini dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai provinsi, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus terus diperkuat. Dalam kesempatan itu, dirinya mengingatkan agar setelah resmi menjabat, kepala daerah tetap menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Kepala daerah sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pemilihan. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah, yang terpenting adalah menjaga komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik,” ujar Setyo.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa KPK terus melakukan pemantauan terhadap jalannya pemerintahan daerah, meskipun tidak selalu tampak di lapangan. Dirinya menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Tak hanya itu, Setyo juga menyoroti rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) di sektor pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.

Menurutnya, perbaikan sistem anggaran dan pengawasan yang lebih ketat akan berdampak pada peningkatan IPK yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk demokrasi, politik, ekonomi, dan keamanan.

Dalam Rakor ini, Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, turut hadir bersama Sekda Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, serta Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya. Menanggapi materi yang disampaikan oleh Ketua KPK, Bagus Panuntun menegaskan bahwa Pemkot Madiun berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.