Dukung Stabilitas Harga Dan Stok Bahan Pokok Di Jatim, Wawali Kota Madiun Hadiri Rakor Ketahanan Pangan Di Grahadi SURAB...

Dukung Stabilitas Harga Dan Stok Bahan Pokok Di Jatim, Wawali Kota Madiun Hadiri Rakor Ketahanan Pangan Di Grahadi

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Agenda tersebut bertujuan untuk menyinkronkan program pangan dan meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Timur.

Berlangsung di Gedung Negara Grahadi pada Jumat (14/3), acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Dardak, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan seluruh bupati-wali kota se-Jatim.

Dalam hal ini, Wawali Kota Madiun F. Bagus Panuntun hadir memenuhi undangan mengikuti rapat koordinasi.

Pada kesempatan tersebut, Menko Pangan menekankan pentingnya stabilitas harga bahan pokok serta pengelolaan panen raya di Jatim. Dirinya juga mengapresiasi capaian Pemprov Jatim dalam menjaga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok.

“Saat ini harga sembako di Jawa Timur sangat baik, bahkan cenderung turun. Saya meminta gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan kondisi ini tetap terjaga agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Lebaran dengan tenang dan bahagia,” ujarnya.

Selain itu, Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional tengah memasuki masa panen raya pada Maret-April. Menko Pangan menginstruksikan para kepala daerah untuk memastikan harga gabah tetap stabil di angka Rp 6.500 per kilogram sesuai ketetapan pemerintah.

“Saat ini harga gabah di Jawa Timur sudah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang berarti kondisi cukup baik. Saya minta panen raya ini betul-betul dikawal agar harga tidak turun dari Rp 6.500, sehingga petani tetap sejahtera dan termotivasi meningkatkan produksi,” paparnya.

Lebih lanjut, pemerintah daerah diminta untuk mengawasi panen raya secara ketat melalui camat dan kepala desa guna memastikan kesejahteraan petani serta kelangsungan ketahanan pangan nasional.