Apresiasi Pagelaran Wayang HUT Dewan, Plt Wali Kota Juga Sampaikan Rencana Pola Pembangunan Berbasis Kelurahan

MADIUN – Giat bernuansa budaya tak hanya mengemuka dari lembaga eksekuif Pemerintah Kota Madiun. Namun juga datang dari lembaga legislatif. Seperti pagelaran wayang kulit peringatan dua tahun kinerja DPRD Kota Madiun Masa Jabatan 2024-2029. Pagelaran berlangsung di Taman Aspirasi depan DPRD Kota Madiun, Sabtu (17/10) malam. Kegiatan juga dihadiri Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun.

Plt wali kota memberikan apresiasi kepada DPRD Kota Madiun yang telah turut nguri-uri budaya. Hal itu dibuktikan dengan konsistensi wakil rakyat yang selalu menghadirkan pagelaran wayang kulit setiap kali peringatan Hari Ulang Tahun (HUT). Plt wali kota menyebut hal itu sejalan dengan Pemerintah Kota Madiun yang juga getol menggeliatkan seni budaya saat ini. 

‘’Hari ini saya seneng, sesuai dengan apa yang kami harapkan. DPRD konsisten bidang seni budaya. Tiap tahun ada wayang. Pemkot juga getol menghidupkan seni-budaya,’’ kata Plt wali kota. 

Hadirnya kegiatan tentu memberikan beragam manfaat. Selain hiburan dan tontonan, pagelaran wayang tentu membawa dampak ekonomi. Apalagi di kawasan Taman Aspirasi dekat dengan Lapak UMKM Keluran Pandean. Selain itu, di lokasi juga banyak pedagang kaki lima. Plt wali kota berharap dampak ekonomi ini bisa terus ditingkatkan ke depan. 

Selain itu, Plt wali kota juga mengapresiasi kinerja DPRD Kota Madiun yang sudah baik dan sesuai dengan tupoksinya. Banyak kritik dan masukan yang diberikan. Hal itu penting sesuai dengan fungsi pengawasan yang melekat di legislatif. Plt wali kota berharap kolaborasi bisa terus ditingkatkan demi pelayanan kepada masyarakat.

‘’Saran dan masukan bagi kami merupakan hal yang positif. Karena tidak mungkin kami berjalan sendiri. Harus ada penyeimbangnya,’’ ujarnya. 

Plt wali kota juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan rencana program kerja. Salah satunya, pola pembangunan berbasis kelurahan. Ke depan usulan pembangunan tidak berangkat dari Pemerintah Kota Madiun melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD. Namun, berangkat dari masyarakat melalui kelurahan. Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kota Madiun. Namun, tentu saja butuh dukungan dan kerja sama termasuk dari DPRD Kota Madiun untuk mewujudkan hal tersebut. 

‘’Saat ini kita mapping pembangunan berbasis kelurahan. Tidak OPD sentris. Mohon nanti kerja samanya,’’ pungkasnya. (dspp/agi/diskominfo)