Perkuat Kolaborasi dan Keterbukaan Informasi, Diskominfo Gelar Monev PPID

  • Kategori Berita
  • By Diskominfo
  • 13 May 2026

Perkuat Kolaborasi dan Keterbukaan Informasi, Diskominfo Gelar Monev PPID

MADIUN - Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, Rabu (13/5). Kegiatan tersebut diikuti pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dari organisasi perangkat daerah (OPD), kelurahan hingga badan usaha milik daerah (BUMD).


Kegiatan dibuka Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Madiun, Bagus Wiyono. Dalam kesempatan itu, Bagus menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh PPID pelaksana yang dinilai berhasil mendongkrak capaian keterbukaan informasi publik Kota Madiun.


Ia menyebut, nilai keterbukaan informasi publik Kota Madiun tahun 2025 mencapai 98,9 dan menempatkan Kota Madiun di peringkat ketiga tingkat Jawa Timur. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara PPID utama dan PPID pelaksana di masing-masing OPD.


“Terima kasih atas partisipasi teman-teman OPD. Pengelolaan informasi merupakan kolaborasi antara PPID utama dan PPID pelaksana di masing-masing OPD sehingga nilai tinggi ini merupakan hasil partisipasi bersama,” ujarnya.


Meski berhasil meraih nilai tinggi, Bagus menegaskan capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.


Selain keterbukaan informasi, Pemkot Madiun saat ini juga memberikan perhatian besar terhadap layanan pengaduan masyarakat. Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, disebut memantau langsung media sosial serta respons OPD terhadap berbagai aduan publik yang masuk.


Dalam monev tersebut, Diskominfo juga menekankan pentingnya kecepatan respons setiap OPD terhadap aduan masyarakat. Setiap aduan yang telah didistribusikan diharapkan segera ditindaklanjuti dengan waktu respons tidak lebih dari tiga hari.


Pemantauan penanganan aduan tersebut juga dilakukan melalui dashboard khusus yang dapat dipantau langsung oleh Plt Wali Kota Madiun guna memastikan layanan publik berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(ws hendro/kus/diskominfo)