Sambut Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Madiun Siapkan Penguatan Data untuk Arah Pembangunan Ekonomi

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat pemerataan pembangunan dan pemetaan potensi ekonomi daerah. Hal tersebut mengemuka saat Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) di Balai Kota, Rabu (18/2). Pertemuan tersebut membahas tiga agenda BPS tahun 2026, yakni pelaksanaan Sensus Ekonomi pada bulan Mei–Juli, pembinaan statistik sektoral, serta program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang dijadwalkan mulai April.

Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi nyata aktivitas ekonomi hingga tingkat wilayah terkecil. Data yang dihimpun tidak hanya menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah, tetapi juga bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat, mulai dari peningkatan kapasitas usaha hingga penciptaan lapangan kerja.

Dalam audiensi tersebut, BPS meminta dukungan Pemerintah Kota Madiun untuk memperkuat publikasi dan sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Termasuk melalui berbagai kegiatan pemerintah daerah, serta memastikan seluruh pelaku usaha berpartisipasi aktif dan bersedia memberikan data saat proses pendataan berlangsung.

Plt wali kota menegaskan kesiapan pemerintah kota untuk mendukung pelaksanaan sensus.

“Terkait sensus ekonomi, kami Pemerintah Kota Madiun akan segera menindaklanjuti. Kami minta bantuan publikasi melalui Dinas Kominfo, sedangkan DPMPTSP dan KUKM untuk menggali potensi apa yang akan kita kembangkan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi BPS 2016, Kota Madiun memiliki 33.166 usaha, terdiri atas 32.418 Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 748 Usaha Menengah Besar (UMB). Saat ini, jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 35 ribu usaha seiring pertumbuhan ekonomi daerah.

Plt wali kota juga menekankan bahwa pelaksanaan sensus tidak berhenti pada proses pendataan semata. Hasil Sensus Ekonomi harus dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.

“Setelah hasil sensus keluar, saya minta usulan dari BPS langkah apa yang harus diambil supaya kami bisa membuat program untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” tambahnya.

Melalui sinergi antara Pemkot Madiun dan BPS, diharapkan terwujud data ekonomi yang akurat dan berkualitas sebagai fondasi dalam mendorong penguatan potensi daerah serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

(Rams/rat/diskominfo)