Efektif Tekan Angka Wilayah Kumuh, Pemkot Madiun Siap Lanjutkan Program KOTAKU

MADIUN - Pemerintah Kota Madiun terus berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang bersih dan sehat demi kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini salah satunya dilakukan dengan melanjutkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

"Mengatasi masalah kekumuhan memang tak mudah. Namun, ada berbagai cara dalam penanganannya. Salah satunya, melalui kegiatan kolaborasi dengan berbagai pihak serta menggunakan pendekatan kearifan lokal dan lingkungan," ujar Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Madiun, Suwarno dalam sambutannya pada acara Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah Program KOTAKU di Bima Ballroom Aston Hotel Madiun, Selasa (23/5).

Program KOTAKU dipilih karena telah berkontribusi dalam pembangunan Kota Madiun. Baik dalam penanganan masalah permukiman kumuh, peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui program ini pula, telah menghasilkan banyak aset bagi Kota Madiun. Baik Aset Infrastruktur, Kelembagaan & SDM, Keuangan, serta Regulasi & Perencanaan.

Salah satu aset kelembagaan yaitu adanya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Oleh sebab itu, perlu adanya pembinaan kelembagaan LKM dan KPP pasca berakhirnya pendampingan program.

Jika tidak, hal itu dikhawatirkan menghambat keberlanjutan program dan terbengkalainya aset yang sudah dibangun. Apalagi, aset yang dihasilkan program KOTAKU merupakan potensi untuk memberikan kontribusi pada pembangunan daerah.

"Melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah ini diharapkan Pemerintah Kota Madiun dapat menyiapkan dan memperkuat terkait kelembagaan LKM dan KPP, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur yang telah terbangun, pengelolaan aset kegiatan skala lingkungan, serta penguatan Pokja dan Forum PKP," terang Kasatker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur, Denny Kumara.

Lebih lanjut, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan keberlanjutan penanganan wilayah kumuh, meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan aset infrastruktur, dan meningkatkan kapasitas dalam melembagakan LKM untuk keberlanjutan penanganan kumuh.

Seluruh pihak mulai dari pemerintah kota, kelurahan, para pemangku kepentingan, dan masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam keberlanjutan Program KOTAKU.

Tanpa dukungan berbagai elemen masyarakat akan sulit untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah dari BPPW Provinsi Jawa Timur, Kristiantina menjelaskan bahwa kegiatan yang diikuti 50 orang dari berbagai pihak yaitu Pokja & Forum PKP, Forum LKM, KPP, Swasta dan Perguruan Tinggi ini dilaksanakan selama empat hari. Yakni, 23-26 Mei 2023. (Bappelitbangda/irs/diskominfo)