Festival Gapura Cinta Negeri

Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 yang jatuh tepat pada tanggal 17 Agustus, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama – sama merayakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia dengan Festival Gapura yang mengusung tema “Cinta Negeri”.

Festival Gapura Cinta Negeri juga sebagai pengingat pada seluruh masyarakat untuk patut bangga dengan negeri ini. Selain itu, kegiatan menghias gapura juga merupaka bagian dari tradisi dan kebudayaan masyarakat.

Festival Gapura Cinta Negeri akan diselenggarakan mulai tanggal 17 Juli s.d. 17 Agustus 2019. Adapun ketentuan dari lomba ini adalah sebagai berikut :

Mekanisme :

  1. Lokasi penilaian Gapura berada di wilayah Republik Indonesia;
  2. Penilaian berdasarkan semangat go;tong royong/kolaborasi, orisinalitas, keasrian, kebersihan, keunikan. Kreativitas dan bermanfaat untuk warga, serta;
  3. Karya harus menyertakan logo HUT RI ke-74 dan unsur “Keindonesiaan” antara lain, Merah Putih, Burung Garuda dan motif kedaerahan Indonesia;
  4. Karya tidak dibangun dengan menggunakan struktur permanen;
  5. Hasil karya yang dibangun tidak mengandung unsur SARA, Pornografi, Politik, Ormas, Merek dan Produk Komersil apapun. Gapura berdiri utuh sampai dengan tanggal 17 September 2019;
  6. Sumber pembiayaan menggunakan swadaya masyarakat tidak mengguankan dana desa/pemerintah.

 

Syarat Peserta :

  • Peserta adalah perwakilan kelompok masyarakat di tingkat/lingkungan RW.

 

Cara Mengirimkan Hasil Karya Lomba Gapura :

  • Masing – masing peserta wajib mengirimkan 10 foto yang terdiri dari 4 foto kemeriahan proses pembuatan gapura dan 6 foto hasil karya gapura dari berbagai angka;
  • Ukuran foto maksimal 1 MB/foto;
  • Peserta mengirimkan foto via website yang akan dibuka pada tanggal 15 Juli 2019 dan ditutup pada tanggal 7 Agustus 2019 (gapuracintanegeri.com)
  • Panitia akan menerima, mengkurasi dan menyeleksi seluruh hasil karya;
  • Hasil kurasi akan dinilai oleh juri;
  • Kriteria penjurian ditentukan berdasarkan skoring juri;
  • Posting video dan foto kemeriahan proses pembangunan gapura di instagram dengan menggunakan #gapuracintanegeri mention ke akun @gapuracintanegeri untuk membantu mempromosikan gapura anda menjadi pemenang favorit.

 

Waktu Pelaksanaan :

  • Tanggal 8 Juli s.d. 31 Juli 2019 Festival Gapura di Daerah;
  • Tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2019 pengiriman Foto Gapura;
  • Tanggal 8 s.d. Agustus 2019 penjurian untuk menentukan 50 gapura yang lolos ke tahap selanjutnya;
  • Tanggal 10 Agustus 2019 seleksi menentukan 10 (sepuluh) pemenang;
  • Tanggal 11 Agustus 2019 survey 10 (sepuluh) pemenang;
  • Tanggal 12 Agustus 2019 pengumuman 10 (sepuluh) pemenang dan start voting Gapura favorit;
  • Tanggal 16 Agustus 2019 mengundang 10 pemenang ke Jakarta (masing-masing 2 perwakilan).

 

Kriteria Penilaian :

Beberapa kriteria umum adalah sebagai berikut :

  • Semangat gotong royong/kolaborsasi;
  • Relevansi dengan tema cinta negeri;
  • Nilai seni dan estetika ;
  • Kreatifitas visual;
  • Kreatifitas penggunaan bahan;
  • Orisinalitas ide.

 

Pengumuman Pemenang :

Tanggal 17 Agustus 2019 pengumuman 1 (satu) Gapura terbaik dan 1 (satu) Gapura favorit.

 

Hadiah Lomba :

  • Piala presiden. Piala ini adalah piala bergilir tahunan;
  • 10 (sepuluh) pemenang di undang ke istana merdeka untuk bertemu Presiden Republik Indonesia dan menerima penghargaan secara langsung;
  • Pemenang akhir terdiri dari 1 (satu) Pemenang Gapura Terbaik dan 1 (satu) Pemenang Gapura terfavorit pilihan netizen.

 

Kontak Sekretariat :

Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat Festival Gapura Cinta Negeri melalui nomor telepon 0813 2843 3133 / 0813 2843 3134 / 0813 2843 3135

Diskominfo Kota Madiun Jadi Rujukan Pemkab Ponorogo Untuk Belajar PPID

Madiun – Dinas Kominfo Kota Madiun menerima kunjungan kerja dari Pemkab Ponorogo, Kamis (13/6). Rombongan yang diterima langsung di ruang PPID Kota Madiun oleh Kabid Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik, Iroh Sunirah bertujuan untuk mengenal dan belajar tentang PPID di Kota Madiun. Selain PPID, Pemkab Ponorogo melakukan kunjungan kerja di Diskominfo Kota Madiun untuk mengetahui sistem aplikasi statistik yang dimiliki Pemkot Madiun.

Untuk PPID Kota Madiun dibawah wewenang Dinas Kominfo Kota Madiun dan cukup berhasil dalam pengelolaan layanan informasi publik dengan memberikan prestasi pada tahun 2017 tingkat keterbukaan informasi publik denga kategori B dan pada tahun 2018 meningkat menjadi kategoi A,” ungkap Iroh menjelaskan.

Lanjutnya, peningkatan pengelolaan keterbukaan informasi publik terus dilakukan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya penuhan informasi kepada masyarakat dengan salah satu caranya selalu mengupdate informasi melalui website dan media sosial lainnya milik Pemkot Madiun.

‘’Dinas Kominfo Kota Madiun cukup berhasil dalam pengelolaan layanan informasi publik. Selian itu, juga berhasil menorehkan berbagai prestasi,’’ kata pimpinan rombongan PPID Kabupaten Ponotogo.

Harapan dari Pemkab Ponorogo, ilmu yang diperoleh nantinya dapat menjadi referensi dan dapat dipraktekkan di PPID Kabupaten Ponorogo.

Hadiri Bimtek Jurnalistik Kominfo Kota Madiun Tambah Ilmu

Madiun – Diera keterbukaan informasi publik menuntut para aparatur negara untuk selalu meningkatkan kinerjanya, baik dari segi pelayanan maupun pemenuhan informasi bagi masyarakat. Salah satu upayanya dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi secara mudah, cepat dan murah.

Badan publik dituntut untuk update dalam mengelola informasi, yang mana peran ini tidak lepas dari keahlian dan keaktifan petugasnya dalam mengelola website pemerintah.

Sejalan dengan hal itu, Jumat (3/5) Dinas Kominfo Kota Madiun menghadiri Bimtek Teknis Jurnalistik bagi Petugas Pengelola Website. Acara yang dihadiri Kabupaten / Kota se Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis menulis berita tentang pelayanan publik di media online.

Kepala Bidang Pemerintahan Bakorwil I Madiun Samsul Hadi mengatakan peran dan fungsi pemerintah dalam mensosialisasikan informasi yang cepat sangat mutlak diperlukan sebagai salah satu langkah mewujudkan keterbukaan informasi publik.

“Saat ini masyarakat bisa mengakses informasi secara mudah melalui sentuhan jari dan menemukan informasi-informasi yang dibutuhkan,” jelasnya.

Maka dari itu, lanjutnya, humas pemerintah harus bisa menjalankan tugasnya dalam menyusun informasi yang baik yang mana diperukan pemahaman, etika dan konsep jurnalistik sehingga kegiatan dan program pemerintah dapat disajikan secara utuh dan tidak menimbulkan multitafsir.

Sementara itu, Praktisi Komunikasi Zainal Arifin menjelaskan terkait format penulisan berita, jenis berita sebagai karya jurnalistik yang akan dipublikasikan di website.

Dalam Bimtek ini, Zainal Arifin juga menugaskan masing-masing admin yang hadir dalam bimtek untuk mempraktikkan secara langsung penulisan berita terkait pelayanan publik sebagai karya jurnalistik.

Bakorwil Adakan Bimtek Helpdesk, PPID Kota Madiun Tak Mau Ketinggalan Untuk Hadir

Madiun – Kebutuhan akan informasi secara cepat menuntut para adminnya untuk menyajikan informasi secara lengkap dan berkualitas. Hal ini tidak lepas dari peran petugas helpdesk PPID untuk meningkatkan keterampilan dan pemahamannya  dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan keaktifan PPID dalam menanggapi maupun memproses permohonan informasi yang masuk.   Diharapkan setiap badan publik mampu untuk selalu meningkatkan keterampilan petugas helpdesknya baik dalam mengelola maupun memberikan informasi kepada masyarakat.

Mengingat pentingnya peningkatan pelayanan informasi, PPID Kota Madiun yang mana pada hari ini, Selasa (23/4) tak ingin ketinggalan menghadiri acara Bimtek Petugas Helpdesk PPID Kabupaten/Kota se Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun.  Selain meningkatkan keterampilan dari petugas helpdesk PPID, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong PPID untuk lebih aktif menanggapi dan memproses informasi dari masyarakat sehingga menghindari terjadinya sengketa informasi.

“Untuk menghadapi tantangan atau kendala dalam melakukan pelayanan PPID setiap Badan Publik seharusnya melakukan terobosan seperti meningkatkan peran dan fungsi petugas helpdesk PPID, menstandarisasi konten PPID melalui website, dan Menstandarisasi SOP sebagai dasar PPID dalam memberikan pelayanan”, ujar Edy saat membuka acara Bimtek

Selain itu, Agus selaku pemateri mengatakan banyaknya sengketa informasi dan keberatan membuktikan bahwa masih kurangnya kinerja badan publik dan tidak adanya respon pimpinan dalam menanggapi permohonan informasi.

Djoko sebagai praktisi Komunikasi juga menambahkan PPID disetiap badan publik harus memiliki standar yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan agar mampu menjalankan peran dan fungsinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Tingkatkan Kemampuan PPID, Kominfo Gelar Bimtek

MADIUN – Diskominfo Kota Madiun terus berupaya menyajikan keterbukaan informasi publik di Kota Madiun. Salah satunya, melalui bimbingan teknis uji konsekuensi penetapan informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Penglola Informasi Daerah (PPID) Pembantu se-Kota Madiun, Jumat (12/4). Bimbingan dirasa penting mengingat ada beberapa informasi yang bersifat rahasia dan bukan untuk diketahui publik. Hal itu bukan tanpa dasar. Pengecualian informasi pemerintahan tersebut diatur dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku.

“Tugas PPID menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat Kota Madiun. PPID wajib mengklasifikasikan dan mengelompokkan informasi sebelum dipublikasi,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Subakri saat membuka Bintek Optimalisasi PPID terkait uji konsekuensi informasi yang dikecualikan tersebut.

Semakin terbuka penyelenggaraan pemerintahan, semakin mudah pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang mandat. Keterbukaan informasi, juga meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan kebijakan publik. Partisipasi tidak akan optimal tanpa keterbukaan informasi publik untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

“Terbukanya akses informasi publik ini diharapakan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab yang orientasinya kepada pelayanan publik,” tuturnya dihadapan pengelola PPID Pembantu se-Kota Madiun.

Keterbukaan informasi publik Kota Madiun sudah diatur dalam Perwal 20/2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Serta keputusan Walikota Madiun nomor 042-401.109/21/2017 tentang pembentukan pengelolalaan layanan informasi dan dokumentasi serta penunjukan pengelolaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dalam bimbingan teknis ini, Dinas Kominfo Kota Madiun mendatangkan narasumber berkompeten dari PPID Jawa Timur Agus Dwi Muhanan. Agus juga menjabat sebagai Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur.

Agus mengungkapkan, semakin terbuka informasi, semakin aman dan jauh dari masalah. Baik masalah sengketa informasi maupun munculnya masalah hukum. Sebaliknya, semakin tertutup, masalah hukum kapan saja bisa datang.

“Jangan merasa takut untuk terbuka,” ungkap Agus.

Agus menjabarkan, ada tahapan-tahapan untuk menentukan informasi yang dikecualikan. Salah satunya, melalui uji kompetensi terlebih dulu sebagai dasar hukumnya. Uji kompetensi ini sesuai pasal 17 undang-undang keterbukaan informasi publik.

“Informasi yang dikecualikan wajib melalui tahapan uji konsekuensi terlebih dulu. Tidak langsung ditentukan seperti dulu karena tututan masyarakat yang semakin hari semakin kritis,” paparnya. (devit/ayu/adit/diskominfo)

 

Bangun Sinergi, PPID Kota Madiun Upayakan Pendampingan Berkelanjutan

Madiun – Keterbukaan informasi menjadi pembuka jalan untuk memenuhi hasrat keingin tahuan masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat diuntungkan dengan mudahnya mengakses informasi secara murah dan cepat. Kebebasan yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Upaya ini sejalan dengan fungsi PPID Kota Madiun sebagai pengelola informasi dan dokumentasi yang menuntut adminnya untuk selalu aktif dalam pengelolaan informasi baik melalui website utamanya maupun media penyebarluasan informasi lainnya.

Untuk mendukung keterbukaan, PPID Kota Madiun jadwalkan monitoring dan evaluasi (monev) ke PPID Pembantu yang telah diagendakan rutin disetiap tahunnya yang mana tahun ini diawali dengan semester I.  Selain untuk memaksimalkan fungsi PPID Pembantu di setiap badan publik milik Pemkot Madiun, kegiatan hari ini, Rabu (20/3) juga bertujuan untuk melihat sejauh mana keaktifan admin PPID Pembantu dalam pengelolaan website yang telah disediakan.

Masukan pun disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Manguharjo selaku pejabat PPID Pembantu yang mana meminta agar diadakan pendampingan secara berkelanjutan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan dari masing-masing admin.

“Karena terbatasnya SDM dan rata-rata memang petugas kami merangkap pekerjaanya, mungkin memang perlu adanya pendampingan khusus dan berkelanjutan untuk admin kami agar bisa lebih aktif dan bisa lebih menghidupkan website kami,” tutur Romadhon.

Sementara itu, tim monev PPID menghimpun semua masukan-masukan dari setiap PPID Pembantu sebagai bahan acuan kedepan dalam pencapaian keterbukaan informasi secara menyeluruh bukan hanya untuk PPID utama saja, namun bisa menular ke PPID pembantu. Selain Kecamatan Manguharjo, monev hari ini juga dilakukan di RSUD Kota Madiun, Dinas Kesehatan, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Winongo, dan Kelurahan Sogaten.

Capai Predikat A, PPID Kota Madiun Tularkan Keterbukaan Informasi ke PPID Pembantu

Madiun – PPID Kota Madiun sudah mencapai predikat A (sangat terbuka), meskipun belum maksimal. Keterbukaan informasi pastinya untuk mendukung semua program, visi dan misi kepala daerah untuk membangun daerahnya.
PPID Kota Madiun selaku induk dari PPID Pembantu dikelola Diskominfo. Dalam sepekan PPID Kota Madiun telah laksanakan monitoring dan evaluasi (monev) ke PPID Pembantu.
Melihat kondisi dan evaluasi pelaksanaan tugas dari PPID Pembantu dalam rangka keterbukaan informasi publik. “Keterbukaan informasi public diera milenial, sudah menjadi kewajiban semua badan public,”ungkap Iroh Sunirah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik disela-sela visitisiasi di PPID Pembantu, Kamis (14/3).

PPID Kota Madiun sebelumnya telah evaluasi kelengkapan tampilan web PPID Pembantu. Karena bukan tupoksi dari intansi, banyak yang belum mengaplikasikan pelatihan yang diberikan oleh PPID Kota Madiun. Kurang cepat sampaikan informasi tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan.
“Untuk pengelolaan web idealnya punya petugas khusus, baik untuk penulisan narasi maupun untuk membangun tampilan web,”kata Iroh ungkapnya.

Untuk membuat narasi jurnalistik, memang tidak semua OPD kurang memiliki SDM. Karena bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari OPD tersebut. Tentunya dibutuhkan tenaga khusus untuk seorang jurnaslis sampai pengelolan webnya. “Kominfo sebagai koordinatornnya, satu petugas diharapakan menghandle beberapa OPD untuk update informasi. Ini lebih efeisien dari pembiayaan,”kata Sidik Muktiaji Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ungkapan permasalahan yang dikeluhkan PPID Pembantu.

Untuk mencapai kriteria maksimal PPID Award ditingkat yang lebih tinggi, PPID Pembantu siap mendukung keterbukaan informasi publik. Terkait pelatihan penulisan jangan hanya 1 orang mewakili OPD, harapannya tiap bidang ada wakinya. Jadi lebih banyak yang mampu membuat narasi jurnalistik. “Untuk pelatihan penulisan, lebih banyak yang dilatih jadi lebih baik.”pungkasnya.

PPID Award Pacu Motivasi PPID Sampaikan Informasi Publik

Madiun – Keterbukaan informasi publik sebagai amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui pelayanan informasi di PPID Kota Madiun. Sebagai pendukung menjadi salah satu smart city sesuai arahan dari Pemerintah Pusat, PPID Kota Madiun terus beruapaya memaksimalkan penggunaan website pemerintahan dalam menyajikan informasi publik.

Menindaklanjutinya tentunya juga diperlukan keaktifan dari PPID Pembantu. Salah satu upaya dilakukan untuk mengaktifkan PPID Pembantu yakni diselenggarakan PPID Award dimana sebagai penghargaan bagi PPID Pembantu yang menyajikan informasi diweb PPID Pembantu yang dikelola.

“Penghargaan PPID Award tahun lalu pasti menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi motivasi khususnya bagi BPBD,” ungkap Ahmadi admin PPID Pembantu yang memperoleh penghargaan di PPID Award Tahun 2018 saat dikunjungi Tim Monev, Rabu (14/3).

Untuk menambah informasi, Ahmadi berharap PPID Kota Madiun dapat mengumpulkan semua admin PPID Pembantu untuk diskusi. Dengan diskusi, semua admin bisa berbagi permasalahan dan solusi bersama. Sehingga semua web di PPID Pembantu menyajikan informasi yang cepat dan akurat. “Bisa saling tukar informasi maupun masalah dalam pengelolaan web PPID Pembantu. refresh materi, dan tukar pikiran,”ungkapnya.PPID Pembantu dikelola masing-masing OPD, Badan, Bagian, Kecamatan sampai Kelurahan. Sehingga informasi yang disampikan, akurat dari pihak yang bertanggung jawab. Dan dibutuhkan fasilitas tambahan guna mendukung tersampaikan informasi kepada masyarakat. “Tingkatkan informasi, tentunya dibutuhkan koneksi yang lancar,” sambungnya

Apalagi ketika musim hujan seperti ini, BPBD membutuhkan koneksi internet yang lancar. Karena pada saat hujan, BPBD selalu siaga untuk merespon laporan dari masyarakat. Dengan internet yang cepat, tentu kinerja BPBD untuk merespon laporan dari masyarakat semakin maksimal. ”Kejadian bencana banjir, banyak masyarakat kabupaten yang kontak kami. dapat diakses semua masyarakat kota madiun dan sekitarnya.”pungkasnya. Visitisasi Tim Monev PPID Utama kali ini berkunjung ke lima OPD se-Kota Madiun. Diantaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, Dinas Perpustakaan, Dinas Perhubungan dan terakhir Tim Monev visitisasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link