Tingkatkan Kemampuan PPID, Kominfo Gelar Bimtek

MADIUN – Diskominfo Kota Madiun terus berupaya menyajikan keterbukaan informasi publik di Kota Madiun. Salah satunya, melalui bimbingan teknis uji konsekuensi penetapan informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Penglola Informasi Daerah (PPID) Pembantu se-Kota Madiun, Jumat (12/4). Bimbingan dirasa penting mengingat ada beberapa informasi yang bersifat rahasia dan bukan untuk diketahui publik. Hal itu bukan tanpa dasar. Pengecualian informasi pemerintahan tersebut diatur dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku.

“Tugas PPID menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat Kota Madiun. PPID wajib mengklasifikasikan dan mengelompokkan informasi sebelum dipublikasi,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Subakri saat membuka Bintek Optimalisasi PPID terkait uji konsekuensi informasi yang dikecualikan tersebut.

Semakin terbuka penyelenggaraan pemerintahan, semakin mudah pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang mandat. Keterbukaan informasi, juga meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan kebijakan publik. Partisipasi tidak akan optimal tanpa keterbukaan informasi publik untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

“Terbukanya akses informasi publik ini diharapakan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab yang orientasinya kepada pelayanan publik,” tuturnya dihadapan pengelola PPID Pembantu se-Kota Madiun.

Keterbukaan informasi publik Kota Madiun sudah diatur dalam Perwal 20/2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Serta keputusan Walikota Madiun nomor 042-401.109/21/2017 tentang pembentukan pengelolalaan layanan informasi dan dokumentasi serta penunjukan pengelolaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dalam bimbingan teknis ini, Dinas Kominfo Kota Madiun mendatangkan narasumber berkompeten dari PPID Jawa Timur Agus Dwi Muhanan. Agus juga menjabat sebagai Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur.

Agus mengungkapkan, semakin terbuka informasi, semakin aman dan jauh dari masalah. Baik masalah sengketa informasi maupun munculnya masalah hukum. Sebaliknya, semakin tertutup, masalah hukum kapan saja bisa datang.

“Jangan merasa takut untuk terbuka,” ungkap Agus.

Agus menjabarkan, ada tahapan-tahapan untuk menentukan informasi yang dikecualikan. Salah satunya, melalui uji kompetensi terlebih dulu sebagai dasar hukumnya. Uji kompetensi ini sesuai pasal 17 undang-undang keterbukaan informasi publik.

“Informasi yang dikecualikan wajib melalui tahapan uji konsekuensi terlebih dulu. Tidak langsung ditentukan seperti dulu karena tututan masyarakat yang semakin hari semakin kritis,” paparnya. (devit/ayu/adit/diskominfo)

 

Senam Lansia Jadi Ajang Para Manula Berekspresi Sekaligus Silaturahmi

MADIUN- Tiap bulan dalam satu tahun, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos), mewadahi para lansia (lanjut usia) se Kota Madiun untuk ikut senam dalam rangka bersama-sama menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya.

Tak hanya senam bersama, kegiatan ini juga menyajikan makanan sehat dan juga pemeriksaan kesehatan bagi peserta senam secara cuma-cuma. Seperti pada Jumat (12/4). Para lansia tersebut senam bersama Walikota Sugeng Rismiyanto, Sekda Rusdiyanto, Ketua DPRD Istono beserta Walikota terpilih Maidi.

“Seperti yang saya janjikan di senam yang lalu, saya mengundang Walikota terpilih untuk silaturahmi bersama bapak dan ibu sekalian,” ujar Sugeng Rismiyanto dalam sambutannya.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme yang luar biasa masyarakat Kota Madiun untuk mengikuti senam lansia pada hari ini. “Sekaligus di bulan April yang selalu diperingati sebagai Hari Kartini, saya mengucapkan selamat Hari Kartini,” jelasnya.

Kita, lanjutnya, harus meneladani nilai-nilai perjuangan yang telah dilakukan oleh Kartini. Nilai-nilai tersebut, kata dia harus ditanamkan kepada generasi muda sebagai generasi yang nantinya akan menjadi penerus bangsa.

“Sekaligus saya selalu mengingatkan kepada bapak ibu sekalian untuk menggunakan hak pilihnya di 17 April mendatang,” ucapnya.

Apapun pilihannya, kata dia, bagaimanapun keputusannya semua adalah wakil terbaik dari daerahnya. Siapapun yang menjadi pemimpin harus selalu dipatuhi dan selalu dikawal agar tetap berjalan sesuai aturan yang ada.

“Saya mengimbau untuk selalu menjaga kondisi Kota Madiun yang sudah aman dan kondusif ini. Mari kita dukung bersama pemerintahan Kota Madiun yang sekarang ataupun yang akan datang,” tandasnya. 
(luki/nur/rama/kus/diskominfo)

#100ThKotaMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#KotaKarismatikMadiun

Bangun Sinergi, PPID Kota Madiun Upayakan Pendampingan Berkelanjutan

Madiun – Keterbukaan informasi menjadi pembuka jalan untuk memenuhi hasrat keingin tahuan masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat diuntungkan dengan mudahnya mengakses informasi secara murah dan cepat. Kebebasan yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Upaya ini sejalan dengan fungsi PPID Kota Madiun sebagai pengelola informasi dan dokumentasi yang menuntut adminnya untuk selalu aktif dalam pengelolaan informasi baik melalui website utamanya maupun media penyebarluasan informasi lainnya.

Untuk mendukung keterbukaan, PPID Kota Madiun jadwalkan monitoring dan evaluasi (monev) ke PPID Pembantu yang telah diagendakan rutin disetiap tahunnya yang mana tahun ini diawali dengan semester I.  Selain untuk memaksimalkan fungsi PPID Pembantu di setiap badan publik milik Pemkot Madiun, kegiatan hari ini, Rabu (20/3) juga bertujuan untuk melihat sejauh mana keaktifan admin PPID Pembantu dalam pengelolaan website yang telah disediakan.

Masukan pun disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Manguharjo selaku pejabat PPID Pembantu yang mana meminta agar diadakan pendampingan secara berkelanjutan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan dari masing-masing admin.

“Karena terbatasnya SDM dan rata-rata memang petugas kami merangkap pekerjaanya, mungkin memang perlu adanya pendampingan khusus dan berkelanjutan untuk admin kami agar bisa lebih aktif dan bisa lebih menghidupkan website kami,” tutur Romadhon.

Sementara itu, tim monev PPID menghimpun semua masukan-masukan dari setiap PPID Pembantu sebagai bahan acuan kedepan dalam pencapaian keterbukaan informasi secara menyeluruh bukan hanya untuk PPID utama saja, namun bisa menular ke PPID pembantu. Selain Kecamatan Manguharjo, monev hari ini juga dilakukan di RSUD Kota Madiun, Dinas Kesehatan, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Winongo, dan Kelurahan Sogaten.

Capai Predikat A, PPID Kota Madiun Tularkan Keterbukaan Informasi ke PPID Pembantu

Madiun – PPID Kota Madiun sudah mencapai predikat A (sangat terbuka), meskipun belum maksimal. Keterbukaan informasi pastinya untuk mendukung semua program, visi dan misi kepala daerah untuk membangun daerahnya.
PPID Kota Madiun selaku induk dari PPID Pembantu dikelola Diskominfo. Dalam sepekan PPID Kota Madiun telah laksanakan monitoring dan evaluasi (monev) ke PPID Pembantu.
Melihat kondisi dan evaluasi pelaksanaan tugas dari PPID Pembantu dalam rangka keterbukaan informasi publik. “Keterbukaan informasi public diera milenial, sudah menjadi kewajiban semua badan public,”ungkap Iroh Sunirah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik disela-sela visitisiasi di PPID Pembantu, Kamis (14/3).

PPID Kota Madiun sebelumnya telah evaluasi kelengkapan tampilan web PPID Pembantu. Karena bukan tupoksi dari intansi, banyak yang belum mengaplikasikan pelatihan yang diberikan oleh PPID Kota Madiun. Kurang cepat sampaikan informasi tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan.
“Untuk pengelolaan web idealnya punya petugas khusus, baik untuk penulisan narasi maupun untuk membangun tampilan web,”kata Iroh ungkapnya.

Untuk membuat narasi jurnalistik, memang tidak semua OPD kurang memiliki SDM. Karena bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari OPD tersebut. Tentunya dibutuhkan tenaga khusus untuk seorang jurnaslis sampai pengelolan webnya. “Kominfo sebagai koordinatornnya, satu petugas diharapakan menghandle beberapa OPD untuk update informasi. Ini lebih efeisien dari pembiayaan,”kata Sidik Muktiaji Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ungkapan permasalahan yang dikeluhkan PPID Pembantu.

Untuk mencapai kriteria maksimal PPID Award ditingkat yang lebih tinggi, PPID Pembantu siap mendukung keterbukaan informasi publik. Terkait pelatihan penulisan jangan hanya 1 orang mewakili OPD, harapannya tiap bidang ada wakinya. Jadi lebih banyak yang mampu membuat narasi jurnalistik. “Untuk pelatihan penulisan, lebih banyak yang dilatih jadi lebih baik.”pungkasnya.

PPID Award Pacu Motivasi PPID Sampaikan Informasi Publik

Madiun – Keterbukaan informasi publik sebagai amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui pelayanan informasi di PPID Kota Madiun. Sebagai pendukung menjadi salah satu smart city sesuai arahan dari Pemerintah Pusat, PPID Kota Madiun terus beruapaya memaksimalkan penggunaan website pemerintahan dalam menyajikan informasi publik.

Menindaklanjutinya tentunya juga diperlukan keaktifan dari PPID Pembantu. Salah satu upaya dilakukan untuk mengaktifkan PPID Pembantu yakni diselenggarakan PPID Award dimana sebagai penghargaan bagi PPID Pembantu yang menyajikan informasi diweb PPID Pembantu yang dikelola.

“Penghargaan PPID Award tahun lalu pasti menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi motivasi khususnya bagi BPBD,” ungkap Ahmadi admin PPID Pembantu yang memperoleh penghargaan di PPID Award Tahun 2018 saat dikunjungi Tim Monev, Rabu (14/3).

Untuk menambah informasi, Ahmadi berharap PPID Kota Madiun dapat mengumpulkan semua admin PPID Pembantu untuk diskusi. Dengan diskusi, semua admin bisa berbagi permasalahan dan solusi bersama. Sehingga semua web di PPID Pembantu menyajikan informasi yang cepat dan akurat. “Bisa saling tukar informasi maupun masalah dalam pengelolaan web PPID Pembantu. refresh materi, dan tukar pikiran,”ungkapnya.PPID Pembantu dikelola masing-masing OPD, Badan, Bagian, Kecamatan sampai Kelurahan. Sehingga informasi yang disampikan, akurat dari pihak yang bertanggung jawab. Dan dibutuhkan fasilitas tambahan guna mendukung tersampaikan informasi kepada masyarakat. “Tingkatkan informasi, tentunya dibutuhkan koneksi yang lancar,” sambungnya

Apalagi ketika musim hujan seperti ini, BPBD membutuhkan koneksi internet yang lancar. Karena pada saat hujan, BPBD selalu siaga untuk merespon laporan dari masyarakat. Dengan internet yang cepat, tentu kinerja BPBD untuk merespon laporan dari masyarakat semakin maksimal. ”Kejadian bencana banjir, banyak masyarakat kabupaten yang kontak kami. dapat diakses semua masyarakat kota madiun dan sekitarnya.”pungkasnya. Visitisasi Tim Monev PPID Utama kali ini berkunjung ke lima OPD se-Kota Madiun. Diantaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, Dinas Perpustakaan, Dinas Perhubungan dan terakhir Tim Monev visitisasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Upayakan Koordinasi Lancar, Admin PPID Pembantu Usulkan Bentuk Komunitas

Madiun – Pemenuhan keterbukaan informasi publik tidak lepas dari peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai garda depan dalam mengelola informasi. Keberadaan PPID menjadi penting mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi mengharuskan badan publik untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara cepat dan mudah. Kelancaran PPID Utama dalam pemenuhan informasi pun tidak lepas dari peran PPID pembantu yang wajib ada di setiap badan publik milik Pemerintah. Maka dari itu, PPID Utama mengupayakan peningkatan koordinasi melalui monev yang dilaksanakan 2 kali disetiap tahunnya.

Monev yang bukan hanya bertujuan untuk melihat sejauh mana kinerja PPID Pembantu dalam mencukupi pemenuhan informasi bagi masyarakat, namun juga mendengar masukan-masukan dari admin PPID Pembantu dalam mengelola informasi pemerintah di Pemkot Madiun. Salah satu yang menarik adalah masukan untuk dibentuknya komunitas bagi para admin PPID Pembantu di Kota Madiun.

“Alangkah baiknya untuk mempermudah koordinasi selain grup WA dibuat juga komunitas mbak. Melalui komunitas yang dibentuk kita sebagai admin bisa lebih akrab dan saling membantu dalam menjalankan tugas PPID”, ujar Ahmadi admin PPID BPBD Kota Madiun.

Dalam setiap monev PPID Utama Kota Madiun selalu menampung semua saran dan masukan dari PPID Pembantu. Bukan hanya itu saja, PPID Utama berusaha mencarikan solusi dengan berkoordinasi langsung dengan Pejabat di PPID Utama sebagai tindak lanjutnya.

Visitasi Monev PPID Kota Madiun untuk Maksimalkan Website Pemerintahan

Madiun – Kunjungan Tim Monev PPID Kota Madiun terus berlanjut. Selasa, (12/3) Tim Monev PPID Kota Madiun giliran kunjungi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Daerah, Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Sebagai informasi berbagai pelatihan sudah diberikan PPID Kota Madiun untuk admin PPID Pembantu. Pelatihan pembuatan narasi informasi, pelatihan mengubah tampilan website, sampai pembuatan infografis. Nah dalam visitasi kali ini tim menanyakan tindak lanjut OPD setelah pelatihan diberikan kepada admin pengelola PPID Pembantu.

Selain itu Pemkot Madiun sudah memiliki aplikasi yang bisa diunduh melalui playstore untuk android. Meskipun belum dirilis secara resmi, yakni “madiun karismatik”. Untuk melengkapi konten pada aplikasi tersebut diharap keaktifan dari PPID Pembantu untuk mengelola website yang telah disediakan.

Dengan memaksimal website ppid pembantu diharap masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan maupun kebijakan lembaga pemerintahan di Kota Madiun Madiun sehingga peran dan fungsi PPID sebagai garda depan informasi publik dapat terwujud. Permasalahan klasik minimnya SDM di tiap badan publik masih ditemui namun hal itu tidak menjadikan alasan bagi ppid untuk menyampaikan informasi publik.

PPID Kota Madiun Terus Berbenah Dukung Kota Madiun Menuju Smart City

Madiun – Untuk mendukung Kota Madiun menuju smart city, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Madiun agendakan monitoring dan evaluasi (monev) di tahun 2019. Monev tahun ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi website PPID atau badan publik terkait sebagai media penyebarluasan informasi kegiatan badan publik mengingat PPID merupakan garda depan penyampaian informasi di tiap badan publik. Total Badan Publik yang di Monev tahun ini terdiri dari 33 OPD 3 Kecamatan 3 BUMD dan 27 kelurahan. Untuk hari pertama pada semester I, Senin (11/3), PPID Kota Madiun malakukan visitasi ke Inspektorat Kota Madiun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sebelumnya PPID Kota Madiun menginventarisir data website dengan melihat konten dan kreativitas pengelolaan website PPID Pembantu.

Permasalahan mengemuka disampaikan OPD kepada Tim monev PPID Kota Madiun. Inspektorat Kota Madiun dimana menemukan kesulitan memetakan informasi yang terbuka untuk publik. Sebab, tidak semua informasi yang ada di Inspektorat bisa dipublikasikan. “ada informasi yang dikecualikan, karena bukan informasi untuk publikasi,” ungkap Sudewa selaku Sekretaris Inspektur Kota Madiun.

Tapi Sudewa tetap melayani informasi ketika ada permintaan dari OPD lain maupun masyarakat. Informasi untuk publik maupun sebagai data pendukung untuk kebutuhan OPD. “untuk permintaan data dan informasi tetap kami layani walau masih manual,”ungkapnya.

Sementara itu tim monev PPID Kota Madiun menyampaikan dalam menentukan informasi dikecualikan pada intinya merupakan wewenang dari badan publik asalkan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya. “informasi yang dikecualikan memang hak dari badan publik namun harus dilakukan uji konsekuensi dulu, apa konsekuensinya jika dibuka atau ditutup dan apa dasar hukumnya, ini dimaksudkan untuk antisipasi jika terjadi sengketa informasi,” ungkap Lelly selaku Pranata Humas PPID Kota Madiun. “Dokumen pendukung meliputi prosesnya, daftar hadir uji konsekuensi, dan SK pengecualian informasi sebagai payung hukumnya,” imbuhnya.




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link