Kegiatan Pelatihan TIK Admin PPID Pembantu se Kota Madiun Tahun 2019

MADIUN – Untuk meningkatkan kebutuhan Informasi di Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menyelenggaran pelatihanTeknologi Informasi dan Komunikasibagi (TIK) bagi admin pengelola web PPID pembantu se-Kota Madiun.

Kabid Pengelolaan TIK Diskominfo Kota Madiun, Hendro Pradono, mejelaskan bahwa media sosial sudah terpilih sebagai jembatan komunikasi antara Lembaga pemerintahan dengan masyarakatnya, sebab kondisi masyarakat Indonesia saat ini sudah tidak asing lagi dengan media sosial.

 “Dengan banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, merupakan peluang yang biasa dimanfaatkan pemerintah untuk mewujudkan komunikasi yang baik dengan publik guna tercapainya good governance, karena pengelilaankomunikasidengan public adalah salah satu indikator kesuksesan pengelolaanpemerintah,” ujarya Rabu (31/7/2019).

Pelatihan PPID tersebut di selenggarakan pada tanggal 31 Juli 2019 – 01Agustus 2019 dan bertempat di Universitas Widya Mandala Kota Madiun. Untuk mendukung kesuksesan pelatihan ini, Diskominfo Kota Madiun bekerjasama dengan RTIK (RelawanTeknologiInformasi dan Komunikasi) Kota Madiun. 

Acara pelatihan ini diikuti 65 peserta dari berbagai OPD (OrganisasiPerangkat Daerah) di Kota Madiun. Melihat antusiasme peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan good governance Kota Madiun.

 

 

Diskominfo Kota Madiun Siap Aktifkan SP4N-LAPOR!

MALANG – Hadiri sosialisasi penerapan  SP4N-LAPOR! di Bakorwil III Malang, Rabu (31/7) Dinas Kominfo Kota Madiun berupaya meningkatkan pengetahuan terkait pemanfaatan aplikasi SP4N LAPOR yang akan diintegrasikan dalam menindak lanjuti pengaduan di Kota Madiun.  Acara yang dihadiri oleh 38 kabupaten/kota se Jawa Timur bertujuan untuk mendorong badan publik dalam merespon pengaduan masyarakat dengan lebih cepat, mudah dan tuntas.

Pemanfaatan SP4N ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat untuk ikut menggiring program-program pemerintah agar bisa tersampaikan dengan baik.  

 Rosikin, narasumber dari Kemenpan RB mengatakan masih banyak pengelolaan pengaduan yang sifatnya  parsial. 

“kedepan harapan kami dari kementerian  dengan adanya SP4N ini mempermudah masyarakat jika ingin mengadu bisa melalui sistem dan langsung terhubung dengan unit penyelenggaranya,” ungkapnya.

Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah sebagai unit pengelola pelayanan publik wajib menyelenggarakan pengelolaan pengaduan. Pejabat penghubung atau koordinator dimasing-masing kota / kabupaten pun memiliki tugas untuk memantau, melakukan monitoring, dan memverifikasi  pengaduan di masing-masing OPD nya.

“Kedepan pengaduan yang sudah berjalan dimasing-masing pemerintahan yang awalnya bersifat manual akan diunggah di aplikasi SP4N karena akan ada dasboard yang dapat digunakan untuk memantau dan melihat data-data pengaduan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini pula dijelaskan bahwa dari 38 kabupaten/ kota se Jawa Timur ada 5 yang belum terhubung SP4N. Untuk meningkatkan keaktifan kabupaten / kota dalam pengelolaan lapornya akan dilakukan monitoring dan penilaian dari kementerian dengan 5 indikator seperti SK LAPOR SP4N, keaktifan akun, jumlah laporan, persentase laporan yang sudah ditindak lanjuti, dan kualitas dari tindak lanjut laporan.

Festival Gapura Cinta Negeri

Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 yang jatuh tepat pada tanggal 17 Agustus, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama – sama merayakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia dengan Festival Gapura yang mengusung tema “Cinta Negeri”.

Festival Gapura Cinta Negeri juga sebagai pengingat pada seluruh masyarakat untuk patut bangga dengan negeri ini. Selain itu, kegiatan menghias gapura juga merupaka bagian dari tradisi dan kebudayaan masyarakat.

Festival Gapura Cinta Negeri akan diselenggarakan mulai tanggal 17 Juli s.d. 17 Agustus 2019. Adapun ketentuan dari lomba ini adalah sebagai berikut :

Mekanisme :

  1. Lokasi penilaian Gapura berada di wilayah Republik Indonesia;
  2. Penilaian berdasarkan semangat go;tong royong/kolaborasi, orisinalitas, keasrian, kebersihan, keunikan. Kreativitas dan bermanfaat untuk warga, serta;
  3. Karya harus menyertakan logo HUT RI ke-74 dan unsur “Keindonesiaan” antara lain, Merah Putih, Burung Garuda dan motif kedaerahan Indonesia;
  4. Karya tidak dibangun dengan menggunakan struktur permanen;
  5. Hasil karya yang dibangun tidak mengandung unsur SARA, Pornografi, Politik, Ormas, Merek dan Produk Komersil apapun. Gapura berdiri utuh sampai dengan tanggal 17 September 2019;
  6. Sumber pembiayaan menggunakan swadaya masyarakat tidak mengguankan dana desa/pemerintah.

 

Syarat Peserta :

  • Peserta adalah perwakilan kelompok masyarakat di tingkat/lingkungan RW.

 

Cara Mengirimkan Hasil Karya Lomba Gapura :

  • Masing – masing peserta wajib mengirimkan 10 foto yang terdiri dari 4 foto kemeriahan proses pembuatan gapura dan 6 foto hasil karya gapura dari berbagai angka;
  • Ukuran foto maksimal 1 MB/foto;
  • Peserta mengirimkan foto via website yang akan dibuka pada tanggal 15 Juli 2019 dan ditutup pada tanggal 7 Agustus 2019 (gapuracintanegeri.com)
  • Panitia akan menerima, mengkurasi dan menyeleksi seluruh hasil karya;
  • Hasil kurasi akan dinilai oleh juri;
  • Kriteria penjurian ditentukan berdasarkan skoring juri;
  • Posting video dan foto kemeriahan proses pembangunan gapura di instagram dengan menggunakan #gapuracintanegeri mention ke akun @gapuracintanegeri untuk membantu mempromosikan gapura anda menjadi pemenang favorit.

 

Waktu Pelaksanaan :

  • Tanggal 8 Juli s.d. 31 Juli 2019 Festival Gapura di Daerah;
  • Tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2019 pengiriman Foto Gapura;
  • Tanggal 8 s.d. Agustus 2019 penjurian untuk menentukan 50 gapura yang lolos ke tahap selanjutnya;
  • Tanggal 10 Agustus 2019 seleksi menentukan 10 (sepuluh) pemenang;
  • Tanggal 11 Agustus 2019 survey 10 (sepuluh) pemenang;
  • Tanggal 12 Agustus 2019 pengumuman 10 (sepuluh) pemenang dan start voting Gapura favorit;
  • Tanggal 16 Agustus 2019 mengundang 10 pemenang ke Jakarta (masing-masing 2 perwakilan).

 

Kriteria Penilaian :

Beberapa kriteria umum adalah sebagai berikut :

  • Semangat gotong royong/kolaborsasi;
  • Relevansi dengan tema cinta negeri;
  • Nilai seni dan estetika ;
  • Kreatifitas visual;
  • Kreatifitas penggunaan bahan;
  • Orisinalitas ide.

 

Pengumuman Pemenang :

Tanggal 17 Agustus 2019 pengumuman 1 (satu) Gapura terbaik dan 1 (satu) Gapura favorit.

 

Hadiah Lomba :

  • Piala presiden. Piala ini adalah piala bergilir tahunan;
  • 10 (sepuluh) pemenang di undang ke istana merdeka untuk bertemu Presiden Republik Indonesia dan menerima penghargaan secara langsung;
  • Pemenang akhir terdiri dari 1 (satu) Pemenang Gapura Terbaik dan 1 (satu) Pemenang Gapura terfavorit pilihan netizen.

 

Kontak Sekretariat :

Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat Festival Gapura Cinta Negeri melalui nomor telepon 0813 2843 3133 / 0813 2843 3134 / 0813 2843 3135

Diskominfo Kota Madiun Jadi Rujukan Pemkab Ponorogo Untuk Belajar PPID

Madiun – Dinas Kominfo Kota Madiun menerima kunjungan kerja dari Pemkab Ponorogo, Kamis (13/6). Rombongan yang diterima langsung di ruang PPID Kota Madiun oleh Kabid Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik, Iroh Sunirah bertujuan untuk mengenal dan belajar tentang PPID di Kota Madiun. Selain PPID, Pemkab Ponorogo melakukan kunjungan kerja di Diskominfo Kota Madiun untuk mengetahui sistem aplikasi statistik yang dimiliki Pemkot Madiun.

Untuk PPID Kota Madiun dibawah wewenang Dinas Kominfo Kota Madiun dan cukup berhasil dalam pengelolaan layanan informasi publik dengan memberikan prestasi pada tahun 2017 tingkat keterbukaan informasi publik denga kategori B dan pada tahun 2018 meningkat menjadi kategoi A,” ungkap Iroh menjelaskan.

Lanjutnya, peningkatan pengelolaan keterbukaan informasi publik terus dilakukan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya penuhan informasi kepada masyarakat dengan salah satu caranya selalu mengupdate informasi melalui website dan media sosial lainnya milik Pemkot Madiun.

‘’Dinas Kominfo Kota Madiun cukup berhasil dalam pengelolaan layanan informasi publik. Selian itu, juga berhasil menorehkan berbagai prestasi,’’ kata pimpinan rombongan PPID Kabupaten Ponotogo.

Harapan dari Pemkab Ponorogo, ilmu yang diperoleh nantinya dapat menjadi referensi dan dapat dipraktekkan di PPID Kabupaten Ponorogo.

Hadiri Bimtek Jurnalistik Kominfo Kota Madiun Tambah Ilmu

Madiun – Diera keterbukaan informasi publik menuntut para aparatur negara untuk selalu meningkatkan kinerjanya, baik dari segi pelayanan maupun pemenuhan informasi bagi masyarakat. Salah satu upayanya dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi secara mudah, cepat dan murah.

Badan publik dituntut untuk update dalam mengelola informasi, yang mana peran ini tidak lepas dari keahlian dan keaktifan petugasnya dalam mengelola website pemerintah.

Sejalan dengan hal itu, Jumat (3/5) Dinas Kominfo Kota Madiun menghadiri Bimtek Teknis Jurnalistik bagi Petugas Pengelola Website. Acara yang dihadiri Kabupaten / Kota se Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis menulis berita tentang pelayanan publik di media online.

Kepala Bidang Pemerintahan Bakorwil I Madiun Samsul Hadi mengatakan peran dan fungsi pemerintah dalam mensosialisasikan informasi yang cepat sangat mutlak diperlukan sebagai salah satu langkah mewujudkan keterbukaan informasi publik.

“Saat ini masyarakat bisa mengakses informasi secara mudah melalui sentuhan jari dan menemukan informasi-informasi yang dibutuhkan,” jelasnya.

Maka dari itu, lanjutnya, humas pemerintah harus bisa menjalankan tugasnya dalam menyusun informasi yang baik yang mana diperukan pemahaman, etika dan konsep jurnalistik sehingga kegiatan dan program pemerintah dapat disajikan secara utuh dan tidak menimbulkan multitafsir.

Sementara itu, Praktisi Komunikasi Zainal Arifin menjelaskan terkait format penulisan berita, jenis berita sebagai karya jurnalistik yang akan dipublikasikan di website.

Dalam Bimtek ini, Zainal Arifin juga menugaskan masing-masing admin yang hadir dalam bimtek untuk mempraktikkan secara langsung penulisan berita terkait pelayanan publik sebagai karya jurnalistik.

Bakorwil Adakan Bimtek Helpdesk, PPID Kota Madiun Tak Mau Ketinggalan Untuk Hadir

Madiun – Kebutuhan akan informasi secara cepat menuntut para adminnya untuk menyajikan informasi secara lengkap dan berkualitas. Hal ini tidak lepas dari peran petugas helpdesk PPID untuk meningkatkan keterampilan dan pemahamannya  dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan keaktifan PPID dalam menanggapi maupun memproses permohonan informasi yang masuk.   Diharapkan setiap badan publik mampu untuk selalu meningkatkan keterampilan petugas helpdesknya baik dalam mengelola maupun memberikan informasi kepada masyarakat.

Mengingat pentingnya peningkatan pelayanan informasi, PPID Kota Madiun yang mana pada hari ini, Selasa (23/4) tak ingin ketinggalan menghadiri acara Bimtek Petugas Helpdesk PPID Kabupaten/Kota se Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun.  Selain meningkatkan keterampilan dari petugas helpdesk PPID, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong PPID untuk lebih aktif menanggapi dan memproses informasi dari masyarakat sehingga menghindari terjadinya sengketa informasi.

“Untuk menghadapi tantangan atau kendala dalam melakukan pelayanan PPID setiap Badan Publik seharusnya melakukan terobosan seperti meningkatkan peran dan fungsi petugas helpdesk PPID, menstandarisasi konten PPID melalui website, dan Menstandarisasi SOP sebagai dasar PPID dalam memberikan pelayanan”, ujar Edy saat membuka acara Bimtek

Selain itu, Agus selaku pemateri mengatakan banyaknya sengketa informasi dan keberatan membuktikan bahwa masih kurangnya kinerja badan publik dan tidak adanya respon pimpinan dalam menanggapi permohonan informasi.

Djoko sebagai praktisi Komunikasi juga menambahkan PPID disetiap badan publik harus memiliki standar yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan agar mampu menjalankan peran dan fungsinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Tingkatkan Kemampuan PPID, Kominfo Gelar Bimtek

MADIUN – Diskominfo Kota Madiun terus berupaya menyajikan keterbukaan informasi publik di Kota Madiun. Salah satunya, melalui bimbingan teknis uji konsekuensi penetapan informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Penglola Informasi Daerah (PPID) Pembantu se-Kota Madiun, Jumat (12/4). Bimbingan dirasa penting mengingat ada beberapa informasi yang bersifat rahasia dan bukan untuk diketahui publik. Hal itu bukan tanpa dasar. Pengecualian informasi pemerintahan tersebut diatur dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku.

“Tugas PPID menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat Kota Madiun. PPID wajib mengklasifikasikan dan mengelompokkan informasi sebelum dipublikasi,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Subakri saat membuka Bintek Optimalisasi PPID terkait uji konsekuensi informasi yang dikecualikan tersebut.

Semakin terbuka penyelenggaraan pemerintahan, semakin mudah pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang mandat. Keterbukaan informasi, juga meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan kebijakan publik. Partisipasi tidak akan optimal tanpa keterbukaan informasi publik untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

“Terbukanya akses informasi publik ini diharapakan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab yang orientasinya kepada pelayanan publik,” tuturnya dihadapan pengelola PPID Pembantu se-Kota Madiun.

Keterbukaan informasi publik Kota Madiun sudah diatur dalam Perwal 20/2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Serta keputusan Walikota Madiun nomor 042-401.109/21/2017 tentang pembentukan pengelolalaan layanan informasi dan dokumentasi serta penunjukan pengelolaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dalam bimbingan teknis ini, Dinas Kominfo Kota Madiun mendatangkan narasumber berkompeten dari PPID Jawa Timur Agus Dwi Muhanan. Agus juga menjabat sebagai Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur.

Agus mengungkapkan, semakin terbuka informasi, semakin aman dan jauh dari masalah. Baik masalah sengketa informasi maupun munculnya masalah hukum. Sebaliknya, semakin tertutup, masalah hukum kapan saja bisa datang.

“Jangan merasa takut untuk terbuka,” ungkap Agus.

Agus menjabarkan, ada tahapan-tahapan untuk menentukan informasi yang dikecualikan. Salah satunya, melalui uji kompetensi terlebih dulu sebagai dasar hukumnya. Uji kompetensi ini sesuai pasal 17 undang-undang keterbukaan informasi publik.

“Informasi yang dikecualikan wajib melalui tahapan uji konsekuensi terlebih dulu. Tidak langsung ditentukan seperti dulu karena tututan masyarakat yang semakin hari semakin kritis,” paparnya. (devit/ayu/adit/diskominfo)

 




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link