Pelatihan Server Website dan Hosting bagi Admin Pengelola website PPID Pembantu Se-Kota Madiun

MADIUN – Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun kembali menggelar pelatihan untuk PPID Pembantu di wilayah Kota Madiun dengan tema Pelatihan Pengelolaan Server Website dan Hosting bagi admin PPID Pembantu. Ketua Pelaksana, Hendro Pradono, ST menjelasakan bahwa dibalik sebuah website yang bagus, ada program backend yang berjalan dengan semestinya. Jika frontend fokus pada tampilan website, maka backend fokus pada fungsionalitas.

Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 September 2019, memiliki maksud sebagai sarana untuk meningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM, dalam pengelolaan website PPID Pembantu.

Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, Subakri S.Sos, M.Si menjalaskan bahwa hal ini sangat penting untuk dipelajari oleh para admin sebagai sebagian ilmu pengetahuan dan upaya menciptakan website  yang inovatif dan menarik dalam tampilan dan fungsinya.

“Untuk itu, saya harap seluruh peserta mengikuti dengan serius dengan tujuan membentuk skill para admin PPID Pembantu, sehingga dapat membantu dan membagi tugas dalam pengelolaan server yang disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun,” jelas Subakri.

Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dilaksanakan selama 2 hari bertempat di ruang Kresna dan Sadewa Aston Hotel Madiun. Diisi oleh mentor dari dosen UNIKA Widya Mandala dan beberapa relawan TIK dengan membawa materi tentang, memahami fitur dashboard website dan optimalisasi website melalui plugin (23/9) dan fitur panel hosting dan backup dan restore website (24/9) Pelatihan diikuti para admin pengelola website PPID Pembantu yang ada di OPD, Kecamatan, Kelurahan dan BUMD Se Kota Madiun yang berjumlah 64 orang.

Dengan Pelatihan tersebut, diharapkan peserta memahami dan berlatih tatacara mengelola backend server website dan backend server hosting.

Kegiatan Pelatihan TIK Admin PPID Pembantu se Kota Madiun Tahun 2019

MADIUN – Untuk meningkatkan kebutuhan Informasi di Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menyelenggaran pelatihanTeknologi Informasi dan Komunikasibagi (TIK) bagi admin pengelola web PPID pembantu se-Kota Madiun.

Kabid Pengelolaan TIK Diskominfo Kota Madiun, Hendro Pradono, mejelaskan bahwa media sosial sudah terpilih sebagai jembatan komunikasi antara Lembaga pemerintahan dengan masyarakatnya, sebab kondisi masyarakat Indonesia saat ini sudah tidak asing lagi dengan media sosial.

 “Dengan banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, merupakan peluang yang biasa dimanfaatkan pemerintah untuk mewujudkan komunikasi yang baik dengan publik guna tercapainya good governance, karena pengelilaankomunikasidengan public adalah salah satu indikator kesuksesan pengelolaanpemerintah,” ujarya Rabu (31/7/2019).

Pelatihan PPID tersebut di selenggarakan pada tanggal 31 Juli 2019 – 01Agustus 2019 dan bertempat di Universitas Widya Mandala Kota Madiun. Untuk mendukung kesuksesan pelatihan ini, Diskominfo Kota Madiun bekerjasama dengan RTIK (RelawanTeknologiInformasi dan Komunikasi) Kota Madiun. 

Acara pelatihan ini diikuti 65 peserta dari berbagai OPD (OrganisasiPerangkat Daerah) di Kota Madiun. Melihat antusiasme peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan good governance Kota Madiun.

 

 

Diskominfo Kota Madiun Siap Aktifkan SP4N-LAPOR!

MALANG – Hadiri sosialisasi penerapan  SP4N-LAPOR! di Bakorwil III Malang, Rabu (31/7) Dinas Kominfo Kota Madiun berupaya meningkatkan pengetahuan terkait pemanfaatan aplikasi SP4N LAPOR yang akan diintegrasikan dalam menindak lanjuti pengaduan di Kota Madiun.  Acara yang dihadiri oleh 38 kabupaten/kota se Jawa Timur bertujuan untuk mendorong badan publik dalam merespon pengaduan masyarakat dengan lebih cepat, mudah dan tuntas.

Pemanfaatan SP4N ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat untuk ikut menggiring program-program pemerintah agar bisa tersampaikan dengan baik.  

 Rosikin, narasumber dari Kemenpan RB mengatakan masih banyak pengelolaan pengaduan yang sifatnya  parsial. 

“kedepan harapan kami dari kementerian  dengan adanya SP4N ini mempermudah masyarakat jika ingin mengadu bisa melalui sistem dan langsung terhubung dengan unit penyelenggaranya,” ungkapnya.

Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah sebagai unit pengelola pelayanan publik wajib menyelenggarakan pengelolaan pengaduan. Pejabat penghubung atau koordinator dimasing-masing kota / kabupaten pun memiliki tugas untuk memantau, melakukan monitoring, dan memverifikasi  pengaduan di masing-masing OPD nya.

“Kedepan pengaduan yang sudah berjalan dimasing-masing pemerintahan yang awalnya bersifat manual akan diunggah di aplikasi SP4N karena akan ada dasboard yang dapat digunakan untuk memantau dan melihat data-data pengaduan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini pula dijelaskan bahwa dari 38 kabupaten/ kota se Jawa Timur ada 5 yang belum terhubung SP4N. Untuk meningkatkan keaktifan kabupaten / kota dalam pengelolaan lapornya akan dilakukan monitoring dan penilaian dari kementerian dengan 5 indikator seperti SK LAPOR SP4N, keaktifan akun, jumlah laporan, persentase laporan yang sudah ditindak lanjuti, dan kualitas dari tindak lanjut laporan.

Festival Gapura Cinta Negeri

Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 yang jatuh tepat pada tanggal 17 Agustus, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama – sama merayakan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia dengan Festival Gapura yang mengusung tema “Cinta Negeri”.

Festival Gapura Cinta Negeri juga sebagai pengingat pada seluruh masyarakat untuk patut bangga dengan negeri ini. Selain itu, kegiatan menghias gapura juga merupaka bagian dari tradisi dan kebudayaan masyarakat.

Festival Gapura Cinta Negeri akan diselenggarakan mulai tanggal 17 Juli s.d. 17 Agustus 2019. Adapun ketentuan dari lomba ini adalah sebagai berikut :

Mekanisme :

  1. Lokasi penilaian Gapura berada di wilayah Republik Indonesia;
  2. Penilaian berdasarkan semangat go;tong royong/kolaborasi, orisinalitas, keasrian, kebersihan, keunikan. Kreativitas dan bermanfaat untuk warga, serta;
  3. Karya harus menyertakan logo HUT RI ke-74 dan unsur “Keindonesiaan” antara lain, Merah Putih, Burung Garuda dan motif kedaerahan Indonesia;
  4. Karya tidak dibangun dengan menggunakan struktur permanen;
  5. Hasil karya yang dibangun tidak mengandung unsur SARA, Pornografi, Politik, Ormas, Merek dan Produk Komersil apapun. Gapura berdiri utuh sampai dengan tanggal 17 September 2019;
  6. Sumber pembiayaan menggunakan swadaya masyarakat tidak mengguankan dana desa/pemerintah.

 

Syarat Peserta :

  • Peserta adalah perwakilan kelompok masyarakat di tingkat/lingkungan RW.

 

Cara Mengirimkan Hasil Karya Lomba Gapura :

  • Masing – masing peserta wajib mengirimkan 10 foto yang terdiri dari 4 foto kemeriahan proses pembuatan gapura dan 6 foto hasil karya gapura dari berbagai angka;
  • Ukuran foto maksimal 1 MB/foto;
  • Peserta mengirimkan foto via website yang akan dibuka pada tanggal 15 Juli 2019 dan ditutup pada tanggal 7 Agustus 2019 (gapuracintanegeri.com)
  • Panitia akan menerima, mengkurasi dan menyeleksi seluruh hasil karya;
  • Hasil kurasi akan dinilai oleh juri;
  • Kriteria penjurian ditentukan berdasarkan skoring juri;
  • Posting video dan foto kemeriahan proses pembangunan gapura di instagram dengan menggunakan #gapuracintanegeri mention ke akun @gapuracintanegeri untuk membantu mempromosikan gapura anda menjadi pemenang favorit.

 

Waktu Pelaksanaan :

  • Tanggal 8 Juli s.d. 31 Juli 2019 Festival Gapura di Daerah;
  • Tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2019 pengiriman Foto Gapura;
  • Tanggal 8 s.d. Agustus 2019 penjurian untuk menentukan 50 gapura yang lolos ke tahap selanjutnya;
  • Tanggal 10 Agustus 2019 seleksi menentukan 10 (sepuluh) pemenang;
  • Tanggal 11 Agustus 2019 survey 10 (sepuluh) pemenang;
  • Tanggal 12 Agustus 2019 pengumuman 10 (sepuluh) pemenang dan start voting Gapura favorit;
  • Tanggal 16 Agustus 2019 mengundang 10 pemenang ke Jakarta (masing-masing 2 perwakilan).

 

Kriteria Penilaian :

Beberapa kriteria umum adalah sebagai berikut :

  • Semangat gotong royong/kolaborsasi;
  • Relevansi dengan tema cinta negeri;
  • Nilai seni dan estetika ;
  • Kreatifitas visual;
  • Kreatifitas penggunaan bahan;
  • Orisinalitas ide.

 

Pengumuman Pemenang :

Tanggal 17 Agustus 2019 pengumuman 1 (satu) Gapura terbaik dan 1 (satu) Gapura favorit.

 

Hadiah Lomba :

  • Piala presiden. Piala ini adalah piala bergilir tahunan;
  • 10 (sepuluh) pemenang di undang ke istana merdeka untuk bertemu Presiden Republik Indonesia dan menerima penghargaan secara langsung;
  • Pemenang akhir terdiri dari 1 (satu) Pemenang Gapura Terbaik dan 1 (satu) Pemenang Gapura terfavorit pilihan netizen.

 

Kontak Sekretariat :

Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat Festival Gapura Cinta Negeri melalui nomor telepon 0813 2843 3133 / 0813 2843 3134 / 0813 2843 3135

Diskominfo Kota Madiun Jadi Rujukan Pemkab Ponorogo Untuk Belajar PPID

Madiun – Dinas Kominfo Kota Madiun menerima kunjungan kerja dari Pemkab Ponorogo, Kamis (13/6). Rombongan yang diterima langsung di ruang PPID Kota Madiun oleh Kabid Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik, Iroh Sunirah bertujuan untuk mengenal dan belajar tentang PPID di Kota Madiun. Selain PPID, Pemkab Ponorogo melakukan kunjungan kerja di Diskominfo Kota Madiun untuk mengetahui sistem aplikasi statistik yang dimiliki Pemkot Madiun.

Untuk PPID Kota Madiun dibawah wewenang Dinas Kominfo Kota Madiun dan cukup berhasil dalam pengelolaan layanan informasi publik dengan memberikan prestasi pada tahun 2017 tingkat keterbukaan informasi publik denga kategori B dan pada tahun 2018 meningkat menjadi kategoi A,” ungkap Iroh menjelaskan.

Lanjutnya, peningkatan pengelolaan keterbukaan informasi publik terus dilakukan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya penuhan informasi kepada masyarakat dengan salah satu caranya selalu mengupdate informasi melalui website dan media sosial lainnya milik Pemkot Madiun.

‘’Dinas Kominfo Kota Madiun cukup berhasil dalam pengelolaan layanan informasi publik. Selian itu, juga berhasil menorehkan berbagai prestasi,’’ kata pimpinan rombongan PPID Kabupaten Ponotogo.

Harapan dari Pemkab Ponorogo, ilmu yang diperoleh nantinya dapat menjadi referensi dan dapat dipraktekkan di PPID Kabupaten Ponorogo.


Call Center :
081 249 83 1266

Link