Sepakati Rencana Awal RPJPD 2025-2045, Wali Kota: Fokus Kita Indonesia Generasi Emas 2045

Sepakati Rencana Awal RPJPD 2025-2045, Wali Kota: Fokus Kita Indonesia Generasi Emas 2045

MADIUN – Jalannya pemerintahan tak terlepas dari perencanaan. Baik rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Pembahasan rencana awal Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 untuk di Kota Madiun pun dimulai. Pembahasan penting untuk disegerakan mengingat waktu yang diberikan Kemendagri juga cukup pendek.

‘’Pemerintah daerah tidak terlepas dari pemerintah provinsi maupun pusat. Artinya, RPJPD ini juga merupakan sinkronisasi program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Semuanya harus linear,’’ kata Wali Kota Madiun, Dr. Maidi usai Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Awal RPJPD Kota Madiun tahun 2025-2045 di gedung DPRD Kota Madiun, Jumat (26/1).

Tak heran, program yang diusung Pemerintah Kota Madiun juga tak terlepas dari program prioritas nasional. Salah satunya, terkait generasi emas 2045. Seperti diketahui, pemerintah pusat telah mencanangkan Indonesia Generasi Emas 2045 sebagai puncak bonus demografi. Karenanya, pemerintah daerah juga berupaya mempersiapkan hal tersebut dari sekarang. Seperti program laptop di Kota Madiun yang digagas Wali Kota Dr. Maidi. Pemberian bantuan laptop kepada siswa dan guru SD dan SMP tersebut juga dalam rangka mempersiapkan generasi emas di 2045 itu.

‘’Program prioritas tetap generasi emas. Karenanya, kita juga fokus di situ. Apalagi, Kota Madiun ini kan tidak punya banyak sumber daya alam. Peningkatan SDM ini penting untuk masyarakat Kota Madiun,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro menyebut masih ada sejumlah dokumen yang butuh perbaikan. Namun, hal itu bisa dimaklumi lantaran waktu yang diberikan Mendagri juga cukup pendek. RPJPD harus segera diserahkan ke Gubernur dalam waktu dekat. Karenanya, pihaknya juga akan langsung tancap gas untuk melakukan pembahasan termasuk dokumen yang dinilainya masih butuh perbaikan tersebut.

‘’Ada kekurang akuratan dokumen, tetapi bisa kita maklumi karena memang waktunya mepet. Tetapi kita tetap akan serius mengingat ini untuk 20 tahun ke depan,’’ sebutnya. (rams/agi/diskominfo)