Gelar Audiensi Dengan Konferensi Pendidikan Indonesia, Wali Kota Paparkan Upaya Pembangunan Pendidikan Di Kota Pendekar ...

Gelar Audiensi Dengan Konferensi Pendidikan Indonesia, Wali Kota Paparkan Upaya Pembangunan Pendidikan Di Kota Pendekar

MADIUN - Sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran, para penggerak pendidikan di Indonesia membentuk wadah berupa Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI). Tak terkecuali, para pendidik dari Kota Madiun.

Untuk mendukung program tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun turut hadir dalam audiensi bersama KPI yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (10/4). Wali kota mengikuti pertemuan tersebut melalui serambi tengah Balai Kota Madiun bersama perwakilan Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Maidi memberikan paparan terkait upaya pengembangan pendidikan di Kota Pendekar. Salah satunya, program laptop gratis yang bekerja sama dengan Google.

"Ini sudah kami mulai. Bahkan, membantu pembelajaran siswa selama pandemi," ujarnya.

Tidak hanya itu, program beasiswa Pemkot Madiun tidak hanya diberikan kepada anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Tapi juga diberikan kepada narapidana agar dapat mengenyam pendidikan tinggi. Meski sedang menjalani hukuman di balik jeruji penjara.

"Program ini saya gulirkan agar mereka setelah keluar penjara bisa kembali ke masyarakat, mendapat pekerjaan, dan bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Selain itu, wali kota juga memaparkan program lainnya untuk mendukung peningkatan pendidikan. Seperti, Wi-Fi gratis yang telah terpasang ribuan titik di Kota Madiun, bantuan bagi keluarga tidak mampu, hingga program JKK-JKM untuk menjamin masa depan anak-anak ketika terjadi hal-hal tidak diinginkan terhadap kepala keluarga.

"Ini program yang kami jalankan di Kota Madiun. Ke depan akan semakin banyak program lainnya yang sudah disiapkan untuk mendukung pendidikan lebih baik lagi," imbuhnya.

Sementara itu, KPI menyoroti transformasi pendidikan di berbagai wilayah Indonesia, peluang dan tantangannya, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan di tingkat pusat dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan untuk menjaga keberlanjutan transformasi tersebut. (Rams/irs/diskominfo)