Pembahasan Raperda LPJ Pelaksanaan APBD 2024 Berlanjut, Wakil Rakyat Berikan Masukan Dalam PU Fraksi-Fraksi MADIUN

Pembahasan Raperda LPJ Pelaksanaan APBD 2024 Berlanjut, Wakil Rakyat Berikan Masukan Dalam PU Fraksi-Fraksi

MADIUN – Pembahasan Raperda LPJ Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 berlanjut. Pembahasan melalui rapat paripurna tersebut sampai pada agenda Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD yang berlangsung, Rabu (21/5) sore. Satu persatu fraksi menyampaikan pemandangan umumnya. Mulai Fraksi Perindo, PDIP, Demokrat,PKB, PKS, Gerindra-Nasdem, PSI, dan Golkar. Sejumlah catatan pun mengemuka. Seperti soal piutang retribusi pajak, terkait besaran Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (Silpa), dan lain sebagainya.

Wakil Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menyebut pemandangan umum dari fraksi tersebut pastinya akan segera ditindaklanjuti. Salah satunya, melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan tim badan anggaran (banggar) yang dijadwalkan hari ini, Kamis (22/5). Beberapa catatan yang diberikan muncul bukan karena kesalahan. Tetapi karena audit yang lebih awal daripada penyusunan lpj tersebut.

‘’Pastinya akan segera kami respon, akan segera kami tindaklanjuti. Untuk jawabannya akan disampaikan secara resmi pada agenda paripurna selanjutnya,’’ kata wawali.

Wawali juga menyampaikan terima kasih kepada fraksi atas catatan yang diberikan. Hal itu sebagai bentuk keseimbangan dalam jalannya pemerintahan. Catatan tentu akan menjadi perhatian. Namun, Wawali optimis tidak ada catatan yang krusial. Pasalnya, keuangan dalam APBD tahun 2024 Kota Madiun telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

‘’Nanti semua jawaban akan kita sampaikan baik secara lisan maupun secara resmi dalam paripurna,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono tak menampik adanya pencapaian yang kurang maksimal. Namun, hal itu lebih karena tahun anggaran 2024 dalam masa transisi kepemimpinan. Tak heran, berdampak pada capaian kinerja. Baik pendapatan maupun belanja keuangan daerah. Namun, diakuinya masih dalam batas wajar.