Perkuat Data Sektoral, Pemkot Madiun Tingkatkan Kompetensi Agen Data

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun terus menggenjot implementasi Satu Data Indonesia dengan memperkuat kualitas data melalui pelatihan identifikasi kegiatan statistik sektoral bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Rabu (22/4).

Kegiatan yang digelar selama dua hari secara daring di GCIO Kota Madiun ini diikuti agen data dari 34 organisasi perangkat daerah. Pelatihan menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI, yakni Kepala Pusdiklat Ardi Adji, Eko Yulian dengan materi dasar statistik, serta Euis Naya Sari terkait identifikasi data.

Kepala Bidang Pengelola Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Dan Informatika, Eni Yusriani, menjelaskan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) telah memiliki agen data yang bertugas mengelola statistik sektoral. Karena itu, peningkatan kapasitas menjadi hal penting agar pengelolaan data lebih optimal.

“Melalui pelatihan ini, kami ingin meningkatkan kemampuan dan keterampilan agen data, khususnya dalam mengidentifikasi kegiatan statistik. Harapannya, data yang dihasilkan di masing-masing OPD menjadi lebih berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Eni menegaskan, pelatihan ini berfokus pada penguatan data sektoral di lingkungan pemerintah daerah Kota Madiun.

“Setiap OPD secara berkala menghasilkan data. Data itulah yang menjadi objek kerja agen data. Dengan pelatihan ini, kami ingin memastikan pengelolaannya lebih baik dan terstandar,” jelasnya.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sekaligus mendukung penguatan indeks Satu Data Indonesia (SDI) dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

Dalam pelatihan, peserta diarahkan melakukan pemetaan kegiatan statistik di masing-masing OPD dengan mengacu pada dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja agar selaras dengan target pembangunan daerah.

“Output-nya, data yang disajikan, termasuk melalui portal open data, bisa lebih berkualitas dan mendukung kebijakan pembangunan berbasis data,” pungkasnya.

(Bip/rat/diskominfo)