Optimalkan Penurunan Stunting, Ketua TP PPK Ikuti Rakor Bersama Menko PMK Secara Daring

MADIUN – Penekanan stunting tampaknya masih menjadi perhatian nasional. Karenanya, berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan angka stunting di daerah. Salah satunya, melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy secara daring, Rabu (1/3). Ketua Tim Penggerak PKK Yuni Setyawati Maidi juga turut mengikuti kegiatan dari GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Tak hanya soal stunting, pembahasan juga terkait dengan kemiskinan ekstrem. 

Ketua Tim Penggerak PKK Yuni Setyawati Maidi menyebut angka stunting di Kota Madiun sudah semakin turun. Angka stunting di Kota Pendekar tercatat di angka 12,4 persen di 2021 dan tinggal 9,7 persen di 2022. Hal itu tentu tidak terlepas dari upaya serius Pemerintah Kota Madiun. 

‘’Stunting ini memang menjadi perhatian serius kita ya. Tidak hanya OPD terkait, kita di PKK juga terus berupaya untuk menurunkan itu,’’ katanya. 

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Madiun menggelontorkan anggaran untuk sebesar Rp 5,4 miliar untuk bantuan kepada anak stunting dan ibu hamil. Anggaran tersebut salah satunya untuk menekan stunting melalui Warung Stop Stunting (WSS). Setidaknya ada 514 balita yang tercatat stunting. Sedang, ibu hamil jumlahnya ada 408 orang. Totalnya, ada 922 balita stunting dan ibu hamil yang menjadi sasaran WSS. Untuk bayi stunting mendapatkan voucher senilai Rp 374 ribu perminggu. Sedang, ibu hamil mendapatkan voucher senilai Rp 386 ribu perminggu. Selain itu, baik yang balita dan ibu hamil juga akan mendapatkan voucher makanan siap saji sebesar Rp 36 ribu.

‘’Kader PKK di kelurahan bersama kader kesehatan juga turun keliling untuk melakukan pemeriksaan rutin kepada ibu hamil dan bayi baru lahir,’’ ungkapnya. 

Tak hanya mencatat tinggi dan berat badan bayi, petugas juga mengukur lingkar kepala bayi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tumbuh kembang bayi. Tak terkecuali kesehatan sang ibu. Harapannya, dapat segera terdeteksi jika terdapat masalah dalam tumbuh kembang si bayi. Penanganan juga dapat segera diberikan jika bayi tercatat terdapat masalah dalam tumbuh kembang. 

‘’Angka stunting kita memang sudah di bawah prevalensi nasional. Target stunting nasional di bawah 12 persen pada 2024 nanti. Kita sudah 9,7 persen. Tetapi biarpun begitu, kita tetap terus berupaya menurunkan stunting sampai 0 persen,’’ pungkasnya. (rams/agi/diskominfo)