Menyikapi Kenaikan Pajak 12%, Pj. Wali Kota Madiun Turut Hadiri Kunjungan Kerja Tim Banggar DPR RI ke Jawa Timur SURABAY...

pinned
  • pemkotmadiun_
  • 28 Nov 2024 11:04:38

Menyikapi Kenaikan Pajak 12%, Pj. Wali Kota Madiun Turut Hadiri Kunjungan Kerja Tim Banggar DPR RI ke Jawa Timur SURABAY...

Menyikapi Kenaikan Pajak 12%, Pj. Wali Kota Madiun Turut Hadiri Kunjungan Kerja Tim Banggar DPR RI ke Jawa Timur

SURABAYA - Sejumlah isu penting mulai mencuat akhir-akhir ini. Salah satunya adalah mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang direncanakan berlaku pada 1 Januari 2025. Menyikapi hal tersebut, Pj. Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto menghadiri kunjungan kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Kamis (28/11).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Banggar DPR RI untuk membahas isu-isu penting terkait kebijakan fiskal dan perpajakan yang akan diberlakukan di tahun 2025. Salah satu agenda utama adalah membahas rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang masih bergantung pada keputusan Presiden RI Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. "Kenaikan PPN 12 persen pada 1 Januari ini nantinya memang sesuai dengan undang-undang," ujarnya.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto, yang mana bisa saja ada penundaan terkait penerapan kebijakan ini. Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa banyak keluhan yang datang dari pengusaha terkait potensi kenaikan PPN tersebut.

"Kami masih menunggu instruksi dari Kementerian Keuangan mengenai penerapan kebijakan tersebut," ungkapnya. Meskipun terdapat keluhan dari beberapa pihak, kebijakan ini tetap memerlukan kajian lebih lanjut dari Kementerian Keuangan, sementara masyarakat menunggu keputusan resmi terkait pelaksanaannya. (dspp/uli/diskominfo)

Baca berita selengkapnya di

http://madiunkota.go.id/


#pemkotmadiun #madiun
#madiunkotapendekar
#IndonesiaBicaraBaik

#106tahunkotamadiun
#pesonadunia

#indonesia #indonesiabagus
#madiun2024

#agendakotapendekar

  • Bagikan: