MADIUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun Tahun 2020, di ruang sidang Gedung DPRD setempat, Rabu (17/3).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Armaya dan dihadiri oleh Forkopimda beserta anggota dewan lainnya. Juga, OPD, camat, lurah, dan perwakilan tokoh masyarakat secara virtual.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan laporan hasil pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Madiun tahun 2020. Menurut wali kota, pendapatan Kota Madiun pada 2020 menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, berbeda halnya dengan belanja daerah.
‘’Karena pandemi Covid-19 menyebabkan ada anggaran yang tidak habis kita belanjakan. Sehingga, tidak terserap,’’ tuturnya.
Menurut wali kota, saat pandemi Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, seluruh daerah telah melakukan refocusing anggaran. Tak terkecuali Kota Madiun. Dalam hal ini, Pemkot Madiun menyediakan alokasi anggaran sebesar 35 persen dari total APBD 2020 untuk penanganan Covid-19.
Adapun anggaran ini dibelanjakan untuk penyediaan obat-obatan, membeli peralatan kesehatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Meski begitu, wali kota mengungkapkan bahwa tidak semua alokasi anggaran tersebut bisa terserap seluruhnya.
Namun demikian, beragam skema telah disiapkan oleh Pemkot Madiun pada tahun anggaran 2021. Untuk meningkatkan pendapatan, misalnya. Pemkot Madiun berupaya menggenjot perekonomian masyarakat dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan yang ketat.
‘’Ekonomi boleh meningkat, tapi Covid-19 harus turun. Jangan sampai perekonomian meningkat tapi jumlah kasus juga semakin banyak,’’ tandasnya. (WS Hendro/irs/diskominfo)