MADIUN – Protokol kesehatan perlu dan penting saat ini. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi tak henti menyampaikan hal tersebut kala bertemu warga. Seperti saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Rabu (13/1). Orang nomor satu di Kota Madiun itu membuka kegiatan Musrenbangkel dengan informasi terkait Covid-19 serta imbauan pentingnya protokol kesehatan. 
 
‘’Kasus Covid-19 di Kota Madiun sejatinya masih di tingkat bawah di Jawa Timur. Tetapi memang ada peningkatan kasus. Ini secara nasional. Sehingga kota kita memenuhi empat kriteria daerah yang harus melaksanakan PPKM,’’ kata wali kota. 
 
Yakni, hasil tracing massal banyak yang reaktif, jumlah kematian karena Covid-19 meningkat, kapasitas ruang isolasi rumah sakit lebih dari 70 persen, dan tingkat kesembuhan lama. Karenanya, wali kota berharap masyarakat untuk displin mematuhi aturan dan anjuran pemerintah. 
 
‘’Covid-19 ini ada dan berbahaya. Kota kita selalu dimonitoring Jakarta (pemerintah pusat). Karenanya, saya juga akan tegas. Masyarakat juga jangan melanggar,’’ pesannya.
 
Sedang terkait Musrenbangkel, wali kota menyebut usulan wajib mendahulukan skala prioritas. Wali kota mewanti-wanti untuk tidak pilih kasih. Jangan karena kenal dekat lantas usulan didahulukan. Mantan Sekda Kota Madiun itu mengingatkan semua warga memiliki hak yang sama. 
 
‘’Usulan yang lalu tolong dibuka lagi. Itu dicek lagi, terutama kegiatan yang menjadi skala prioritas tetapi belum masuk,’’ pesannya.
 
Berbagai usulan masyarakat mengemuka dalam Musrenbangkel tersebut. Di antaranya, Rehab dan normalisasi saluran Jalan Srigading Utara sampai Jalan Manggar, normalisasi saluran irigasi Jalan Trengguli, hingga pembuatan talud atau plengsengan sungai Jalan Anggrek. 
 
Sedang untuk non fisik, usulan yang mengemuka mulai pengadaan etalase kaca untuk PKK, perbaikan alat musik gamelan dan pelatihan musik untuk karang taruna, media pembelajaran kreatif anak untuk forum anak, pengadaan 15 sound system, pengadaan 35 titik Penerangan Jalan Umum (PJU), pengadaan dua unit alat hadroh, pengadaan kursi RT, pengadaan gerobak sampah, kursus pelatihan, hingga bantuan modal usaha untuk 22 UMKM. 
 
‘’Prinsipnya pemerintah itu pelayan masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk melayani masyarakat. Musrenbangkel ini sebagai salah satu bentuk kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat,’’ pungkasnya. (ws hendro/agi/diskominfo)