MADIUN – Covid-19 masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Madiun tahun depan. Karenanya, program prioritas pada APBD 2021 juga mengarah pada penanganan Covid-19 dan pemulihan dari dampak yang ditimbulkan. Selain itu, sektor kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi salah satu program prioritas ke depan. 
 
‘’Pada saat ini kita memang tidak normal (karena Covid-19). Nah, bagaimana kita bisa menutupnya agar menjadi normal. Karenanya, pada APBD 2021 sudah kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi usai Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun Atas Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2021 di DPRD Kota Madiun, Jumat (16/10).
 
Penanganan Covid-19, kata wali kota, tetap berjalan. Di sisi lain, ekonomi juga terus ditingkatkan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Wali kota memahami masyarakat pasti ingin sehat. Namun, ekonomi yang lemah juga berdampak pada masyarakat. Karenanya, program-program peningkatan kesehatan masyarakat dipastikan ada dalam kegiatan tahun depan. Di antaranya, program bantuan bahan makanan, bantuan peningkatan imunitas, hingga bantuan alat kesehatan dan kebersihan serta lain sebagainya. 
 
‘’Keduanya harus seimbang. Harus berjalan seiring. Covid-19 kita tekan, ekonomi kita tingkatkan. Dampak Covid-19 memang luar biasa hingga meninggalkan banyak kekurangan. Apa yang akan kita kerjakan nanti untuk menutup kekurangan selama Covid-19 ini,’’ jelasnya. 
 
Karenanya, pembangunan tempat-tempat baru yang menarik akan berlanjut di 2021 nanti. Pembangunan itu diharap menjadi lompatan perekonomian yang tengah melemah saat pandemi. Ekonomi yang tersendat ini akan ditutup dengan lompatan ekonomi dari pembangunan sejumlah tempat unik lagi menarik tersebut. 
 
‘’Kalau kita tidak punya gebrakan, mana mungkin orang mau datang ke sini. Nah, datangnya orang ke Kota Madiun akan menjadi lompatan perekonomian di kota kita,’’ ungkapnya.
 
Dalam Nota Keuangan tersebut pendapatan APBD 2021 diproyeksikan Rp 1,003 triliun. Pendapatan ini meningkat Rp 12 miliar atau 1,29 persen dibanding APBD tahun ini. Sedang, belanja daerah diproyeksikan Rp 1,112 triliun atau defisit sebesar Rp 109 miliar. Defisit tersebut akan ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). (dhevit/agi/diskominfo)