MADIUN – Pemerintah Kota Madiun terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Langkah inipun didukung oleh DPRD Kota Madiun. Melalui sinergi yang kuat, keduanya mengusulkan rancangan peraturan daerah yang bertujuan untuk membantu warga kurang mampu di Kota Madiun.
 
Raperda pertama yang dibahas yaitu tentang penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal. Melalui raperda ini, pemkot akan memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah.
 
‘’Jadi, orang yang bekerja tapi tidak punya bos seperti pedagang, penjual makanan, PKL itu kami ikutkan jaminan sosial. Harapannya, ketika tulang punggung keluarga ini meninggal atau tidak bisa bekerja lagi, maka keluarganya punya modal untuk jaminan hidup,’’ terang Walikota Madiun Maidi saat ditemui setelah penyampaian nota penjelasan raperda di gedung DPRD Kota Madiun, Senin (17/2).
 
Langkah serupa juga dilakukan oleh DPRD Kota Madiun. Yakni, melalui raperda inisiatif DPRD tentang santunan kematian bagi penduduk Kota Madiun. Untuk sementara, jumlah santunan yang disepakati Rp 1 juta.
 
‘’Harapannya, warga Kota Madiun yang kurang mampu dapat segera dituntaskan. Sehingga, tidak ada lagi orang kesusahan di Kota Madiun,’’ imbuhnya.
 
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengungkapkan bahwa DPRD telah melaksanakan uji publik dengan OPD terkait, stakeholder, dan tokoh masyarakat terkait raperda inisiatif tersebut.
 
‘’Santunan ini sifatnya tidak wajib. Tapi jika warga Kota Madiun mau mengurusnya, bisa mendapatkan santunan kematian dari pemkot,’’ ujarnya.
 
Untuk mendapatkan santunan kematian tidak ada syarat khusus. Hanya cukup melengkapi syarat administrasi. Salah satunya, akta kematian.
 
Andi berharap, raperda ini dapat segera disahkan. Sehingga, dapat segera diterapkan dan dimanfaatkan oleh warga Kota Madiun. ‘’Kami targetkan selesai sebelum semester pertama di tahun 2020 ini. Sehingga, sudah bisa diterapkan pada pertengahan 2020,’’ tuturnya.
 
Selain itu, dalam rapat paripurna hari ini, Pemkot dan DPRD juga membahas raperda inisiatif DPRD tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD. (Dhevit/irs/diskominfo)