SURABAYA – Awal 2020 diprediksi menjadi puncak musim hujan tahun ini. Hujan intensitas tinggi disertai angin kencang diperkirakan sering terjadi di Januari hingga Februari nanti. Tak terkecuali di Kota Madiun dan Jawa Timur pada umumnya. Berbagai persiapan dilakukan sebagainya langkah antisipasi. Pemprov Jawa Timur menggelar rapat koordinasi bersama satuan kerja terkait, Forpimda hingga kepala daerah seluruh Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (23/12). Tak terkecuali Walikota Madiun Maidi.
 
Rakor mengedepankan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Yakni, gerakan tanah/longsor, banjir, angin kencang, hingga cuaca ekstrem. Sejumlah kejadian tersebut memang cukup sering terjadi di wilayah Jawa Timur. Selama 2019 ini saja, bencana angin tercatat menerjang 14 kabupaten dan satu wilayah kota dengan rincian 49 kecamatan dan 110 desa. Salah satu di antaranya terjadi di Kota Madiun beberapa waktu lalu kendati tidak menimbulkan kerugian berarti. 
 
“Menurunkan indeks bencana di Jatim perlu adanya dukungan bersama. Mari kita rubah mindset bahwa bencana bukan urusan daerah terkait. Tetapi urusan kita bersama,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat Rakor bersama Forpimda provinsi dan Forkopimda kab/kota se-Jatim itu.
 
Apalagi, lanjut gubernur, resiko bencana memicu kemiskinan hingga delapan persen. Tak heran, bencana bukan masalah sepele. Wajib diwaspadai dan diantisipasi agar dampak yang timbul tidak meluas dan segera dapat teratasi. Karenanya, rakor diharap memunculkan kesepahaman dalam penanganan bencana. Terutama kepedulian untuk saling membantu sesama. Selain itu, rekor juga sebagai alarm peringatan dini bagi semua agar senantiasa waspada. 
 
“Ini merupakan alarm warning system bagi kita semua akan bencana. Harus segera mengambil langkah-langkah antisipasi seperti pemasangan early warning system,” ujarnya.
 
Walikota Madiun Maidi menyebut akan segera tancap gas menindaklanjuti arahan gubernur tersebut. Bahkan, langkah-langkah antisipasi sudah dilakukan. Salah satunya, penebangan pohon keropos dan pengurangan ranting dan dahan pohon berpotensi roboh. Hal itu terbukti efektif mengurangi resiko dampak bencana. Seperti saat angin kencang beberapa waktu lalu. Dari sejumlah pohon yang tumbang tidak sampai menimbulkan kerugian berarti. Sebab, pohon berpotensi roboh sudah dilakukan penanganan lebih dulu.
 
“Bencana memang bisa datang kapan saja. Kewaspadaan perlu ditingkatkan. Melalui rakor seperti ini banyak hal yang dapat dipelajari untuk mengambil langkah ke depan,” kata walikota. 
 
Ketua Pusat Unggulan dan Inovasi Teknologi Mitigasi Kebencanaan UGM Prof. Teungku Faisal Fathani menyebut Indonesia dan Jawa Timur khususnya tergolong daerah rawan bencana alam. Sebab, menjadi bagian dari cincin api atau kawasan gunung berapi aktif. Selain itu juga memiliki tiga lempeng besar yang bisa terjadi patahan sewaktu-waktu. Kendati begitu, jumlah kejadian bencana di Jawa Timur tercatat menurun dibanding tahun lalu. Jumlah bencana di 2018 mencapai 450 kejadian. Sedang, selama 2019 ini hanya 218 kejadian. 
 
Namun, masyarakat tidak boleh terlena. Menurunnya jumlah kejadian bencana diprediksi lantaran musim kemarau yang bertambah panjang. Hal itu secara tidak langsung memperpendek masa musim penghujan kali ini. Artinya, bakal terjadu hujan intensitas tinggi dengan durasi pendek. Hal itu bisa menjadi masalah tersendiri. Terutama daerah rawan longsor dan banjir. 
 
“Musim penghujan mundur dua bulan. Artinya, masa musim penghujan hanya sekitar empat bulan. Curah hujan yang seharusnya terbagi dalam enam bulan akan dihabiskan dalam waktu empat bulan. Berarti ada hujan intensitas tinggi dengan durasi pendek. Ini juga perlu kita waspadai,” terangnya.
 
Teungku mengajak untuk merubah paradigma. Salah satunya, dengan memperkuat penanganan langkah antisipasi. Pengurangan resiko bencana, kata dia, masih sangat kecil saat ini. Penanganan baru maksimal begitu sudah terjadi bencana. Namun, perhatian kembali berjalan biasa setelahnya. Dia berharap upaya pengurangan resiko semakin dioptimalkan. Mulai pembangunan, pembersihan sungai, perawatan fasilitas dan sarana pencegahan bencana, hingga simulasi dan pembuatan peta mitigasi bencana. 
 
“Jangan hanya sosialisasi, tetapi masyarakat harus dibangun menjadi tangguh bencana. Hal itu menjadikan pengurangan resiko bencana menjadi sangat kompleks,” ungkapnya sembari menyebut juga diperlukan tim siaga lokal. (ws hendro/agi/diskominfo)