MADIUN – Pekerja sektor informal di Kota Madiun bakal lebih tenang bekerja ke depan. Hal itu lantaran pemerintah setempat mengikutkan pekerja informal ke dalam program jaminan ketenagakerjaan. Tak heran, pekerja bukan penerima upah tersebut dapat menerima fasilitas dan santunan ketika terjadi musibah saat bekerja. Program Asuransi Bagi Tenaga Kerja Sektor Informal Kota (Siaga Kita) tersebut bakal mulai di 2020 nanti. 
 
‘’Mulai 2020 nanti sesuai janji saya, semua pekerja yang tidak memiliki bos, akan saya masukkan jaminan ketenagakerjaan. Jadi kalau sakit atau meninggal karena pekerjaan sudah ada yang menanggung,’’ kata Walikota Madiun Maidi saat Sosialisasi Kepesertaan Tenaga Kerja Informal yang dikemas dalam Bpjamsostek Fun Day 2019 in Peceland di Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun, Minggu (22/12).
 
Pemerintah setidaknya mendaftarkan delapan ribu lebih pekerja informal mulai 2020 nanti. Ribuan pekerja itu akan diikutkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Iuran preminya sebesar Rp 16.800 per orang. Total Pemkot Madiun menggelontorkan Rp 900 juta lebih untuk pembayaran premi delapan ribu lebih pekerja informal itu dalam setahun. Artinya, pemkot rata-rata wajib menggarkan minimal Rp 1 miliar untuk pembayaran itu setiap tahunnya. 
 
‘’Pekerja informal biasanya tidak begitu memperdulikan jaminan seperti ini. Saat terjadi musibah akan semakin memperparah keadaan. Tetapi saya berharap jaminan tidak pernah digunakan. Artinya, masyarakat sehat selalu,’’ harapnya.
 
Dodo Suharto Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Madiun. Sebab, Kota Madiun merupakan daerah pertama di Jawa Timur bahkan di Jawa yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja sektor informal. Bahkan, baru ada tiga daerah termasuk Kota Madiun yang menerapkan sistem tersebut di tanah air. Karenanya, dia berharap langkah tersebut menginspirasi pemerintah daerah yang lain. 
 
‘’Apresiasi bagi Pemkot Madiun yang mau menyisihkan sebagian anggaran untuk memberikan jaminan kepada pekerja informal. Semoga ini menular ke daerah lain,’’ harapnya.
 
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Madiun Suyoto Harjo Wiyono menyebut Terdapat 56 jenis pekerjaan informal yang saat ini tertanggung program Siaga Kita. Di antaranya, pedagang keliling, pedagang kaki lima, kuli bangunan, tukang becak, pemulung, kuli angkut, buruh tani, tukang sampah, tukang sol sepatu, hingga tukang gali sumur. Namun, pada prinsipnya semua sektor pekerjaan informal bisa masuk jika memenuhi persyaratan. Salah satunya, berpenghasilan dibawah Rp 1 juta. Pihaknya menyilahkan masyarakat pekerja informal untuk mendaftarkan diri ke kantornya bagi yang belum tercover. 
 
‘’Nanti akan kami verifikasi. Kalau memang memenuhi syarat pastinya akan kami masukkan,’’ ujarnya. 
 
Verifikasi penting agar program benar-benar tepat sasaran. Pekerja informal yang berpenghasilan besar tentu tidak masuk. Mereka diharapkan turut program secara mandiri. Begitu juga dengan yang nanti dibiayai pemerintah daerah. Suyoto berharap hal itu memacu mereka untuk meningkatkan taraf hidup hingga menjadi pekerja informal golongan berpenghasilan besar. Artinya, program bisa dialihkan kepada pekerja informal lain yang belum mampu. 
 
‘’Silahkan mendaftar di kami. Nanti masuk daftar tunggu dulu sambil kami verifikasi. Kalau memenuhi syarat pasti kami daftarkan,’’ ujarnya. 
 
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun Tito Hartono menyebut ada banyak manfaat yang didapat dari keikutsertaan BPJamsostek -sebutan BPJS Ketenagakerjaan-. Dari keikutsertaan program JKK dan JKM seharga Rp 16.800 perbulan tersebut, ahli waris peserta mendapat santunan Rp 42 juta jika meninggal bukan karena pekerjaan. Sedang, peserta yang meninggal karena pekerjaan mendapat santunan Rp 48 juta. 
 
‘’Kalau peserta mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan pengobatan tanpa batas alias unlimited sampai sembuh. Kalau mengalami cacat total tetap akan mendapatkan santunan Rp 56 juta,’’ ujarnya. 
 
Sedang, peserta yang mengalami kecacatan tidak total mendapatkan program pengambalian fungsi organ terkait. Tito mencontohkan cacat patah kaki atau tangan yang mengharuskan diamputasi akan mendapat kaki atau tangan palsu untuk mengembalikan fungsi organ tersebut. Selain itu, lanjutnya, juga terdapat manfaat beasiswa diluar santunan tersebut. Ini khusus bagi peserta yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia dalam hubungan kerja. 
 
‘’Anak peserta yang masih usia sekolah, mendapatkan beasiswa hingga S1. Namun, hanya untuk dua anak,’’ ujarnya sembari menyebut total anggaran beasiswa mencapai Rp 174 juta. 
 
Sedang, lanjut Tito, peserta yang meninggal bukan dalam hubungan kerja juga bisa mendapatkan manfaat beasiswa tersebut asal sudah turut kepesertaan minimal tiga tahun. Hal itu, kata dia, sesuai PP 82/2019. Artinya, ada banyak manfaat yang didapat dari keikutsertaan program BPJamsostek. 
 
‘’Untuk doa program tersebut hanya belasan ribu sebulan. Lebih mahal rokok yang bisa habis dalam seminggu. Padahal manfaatnya sangat banyak,’’ paparnya. 
 
Kegiatan sosialisasi makin menarik dengan senam bersama mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, bazar, fashion show emak-emak milenial, doorprize, hingga hiburan musik. (dhevit/agi/diskominfo)