MADIUN- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng Pemkot Madiun untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi dan meningkatkan akurasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), khususnya bagi masyarakat Kota Madiun.

Maka dari itu, pada Selasa (16/7). BPJS mengundang dinas terkait untuk melakukan koordinasi secara langsung. Diantaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam kegiatan tersebut, Walikota Madiun Maidi mengatakan pencocokan data merupakan langkah untuk meningkatkan pelayanan.

“Akan kita evaluasi data dari BPJS dan Dukcapil seperti apa, evaluasi keluhan dari masyarakat seperti apa. Harapannya supaya masyarakat Kota Madiun ini tercover BPJS semua, meskipun saya harap semua sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Walikota mengatakan, nantinya di tahun 2020 setiap ada yang meninggal dunia akan mendapat santunan dari Pemkot Madiun. Sehingga validitas data ini akan merumuskan data yang riil.

“Kedepan harapannya BPJS mampu mendata tingjat kesehatan warga kota secara detail. Sehingga nantinya pemkot bisa menentukan kebijakan berdasarkan kajian yang tepat,” ungkapnya.

Senada dengan pernyataan di atas, Kepala BPJS Cabang Kota Madiun Tarmuji menjelaskan, pihaknya tengah berupaya menyesuaikan data yang ada di BPJS dengan data yang berasal dari Dukcapil.

“Harapannya angkanya akan sama. Jadi nanti biar tidak ada lagi masyarakat yang mengurus BPJS bolak- balik karena data KIS dan KTP tidak sesuai. Kalau sudah ada kesesuaian kan tidak perlu bolak balik lagi,”tandasnya.
(luki/rama/kus/diskominfo)