MADIUN – Walikota Madiun Maidi menghadiri dan memberikan pemaparan terkait nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 pada rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (14/6).

Dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 tersebut, Walikota menyampaikan beberapa program yang terealisasi dalam penggunaaan anggaran 2018 lalu. Anggaran tersebut yang sudah melalui audit oleh BPK RI.

”Laporan keuangan tersebut telah diserahkan oleh BPK RI kepada saya dan saudara Ketua DPRD pada 21 Mei 2019 yang lalu dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tuturnya saat mengawali sambutan.

Atas pencapaian itu, Walikota menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPRD yang telah berpartisipasi dan bekerjasama demi kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Ke depan, Walikota berharap penggunaan anggaran Pemkot Madiun lebih baik lagi.

”Dari laporan ini ketahuan mana yang mengalami penurunan dan peningkatan. Pada prinsipnya, anggaran yang terkait kesejahteraan rakyat jangan sampai terlambat atau tidak terserap,” tegasnya.

Terkait pergantian kepemimpinan Kota Madiun April lalu dan anggota DPRD Agustus mendatang, Walikota mengatakan bahwa sinergitas harus tetap terjaga. Sehingga, pemerintahan dapat berjalan lancar dan kerjasama eksekutif-legislatif tetap kuat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengungkapkan bahwa perjalanan raperda terkait laporan keuangan masih panjang. Setelah penyampaian yang dilakukan Walikota, DPRD akan menyerahkannya ke Banggar untuk dievaluasi. ”Meski begitu, kami berharap prosesnya berjalan lancar,” tandasnya. (Luki/irs/ayu/diskominfo)