MADIUN – Jalannya pemerintahan tak terlepas dari perencanaan. Tak terkecuali, pemerintahan Maidi-Inda (Mada) di Kota Madiun lima tahun ke depan. Pun, rencana pembangunan itu wajib sudah jadi maksimal enam bulan setelah Mada resmi dilantik akhir April lalu. Perencanaan tengah dimulai saat ini. Forum Konsultasi Publik digelar untuk membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun 2019-2024, Selasa (7/5).

Kegiatan di Gedung Diklat itu diharapkan memunculkan ide, saran, dan masukan publik terkait visi-misi Mada untuk lima tahun ke depan. Kegiatan memang diawali paparan Walikota Maidi terkait visi dan misi Mada ke depan. Seperti yang mengemuka dalam forum, Mada memiliki visi Terwujudnya Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.

Sedang, Mada memiliki lima misi. Yakni, Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pada Partisipasi Masyarakat Kota Madiun Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan, Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Kontrol Kinerja dan Akuntabilitas Terhadap Pemerintah, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun, dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun.

Lima misi tersebut terangkum dalam Panca Karya. Yakni, Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli, dan Madiun Kota Terbuka. Di dalamnya terdapat 33 program unggulan yang di-breakdown lagi menjadi 111 program selama lima tahun ke depan. Visi-misi dan program unggulan dapat dilihat dan diunduh pada laman https://madiunkota.go.id/…/majalah-kota-karismatik-madiun-…/.

Walikota Maidi menuturkan RPJMD tidak hanya mengedepankan masalah ditingkat daerah. Namun, juga harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJM Provinsi. Maidi memastikan RPJMD Kota Madiun juga mengadopsi dari nasional dan provinsi. Harapannya, sudah tidak banyak lagi koreksi di tingkat provinsi.

‘’Tatkala ini sudah linear, akan tidak banyak koreksi. Selain itu, masalah anggaran juga tidak banyak kendala. Apakah itu anggaran cukai, DAK (Dana Alokasi Khusus), dan lainnya,’’ kata Walikota Maidi.

Berbagai masukan masyarakat juga mengemuka. Mulai masalah ketersediaan air, pemberdayaan perempuan, penyelesaian konflik di tingkat kelurahan, hingga perekonomian dan pertanian. Maidi menyebut partisipasi masyarakat penting dalam pembangunan. Pihaknya, berharap partisipasi ini terus ditingkatkan. Masyarakat yang tidak dapat menyampaikan masukan secara langsung juga dapat memberikan saran melalui tertulis. Saran dan masukan dapat langsung dikirim kepada walikota maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). (ws hendro/agi/diskominfo)