MADIUN – Penerapan Remunerasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Madiun sudah berlangsung sejak 2018 lalu. Penambahan penghasilan pegawai dengan berdasar kinerja tersebut cukup berhasil meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penerapan sistem remunerasi ini juga mulai dilaksanakan sejumlah pemerintah daerah sekitar. Setelah Pemkab Madiun yang datang untuk studi banding beberapa waktu lalu, giliran Pemkab Pacitan yang juga datang dengan tujuan serupa, Selasa (26/3). Bahkan, rombongan dipimpin langsung Sekda Kabupaten Pacitan Suko Wiyono saat studi banding tersebut.

Berbagai hal mengemuka. Mulai soal sistem penilaian hingga pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin). Sekda Kota Madiun Rusdiyanto yang menerima rombongan menyebut terdapat dua macam Tukin yang diberikan. Yakni, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang dibayarkan setiap tanggal 10 dan Uang Kinerja Kegiatan (UKK) yang diberikan setiap tiga bulan sekali.

“Pemerintah pusat sudah mengeluarkan instruksi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE). Remunerasi ini salah satu di dalamnya. Pada prinsipnya Pemkot Madiun yang sudah lebih dulu menerapkan remun ini, siap membantu dan berbagi pengalaman,’’ kata sekda.

Sekda tak membantah adanya pro dan kontra diawal munculnya kebijakan ini. Apalagi, sistem masih tergolong baru. Belum banyak pemerintah daerah yang menerapkan. Sekda menyebut ada pegawai yang menyambut senang. Ada pula yang menyambut biasa. Hal itu wajar lantaran tambahan penghasilan benar-benar berdasar aktivitas yang dikerjakan. Setiap ASN wajib memasukkan aktivitas yang dikerjakan setiap harinya dalam sistem. Mereka yang terbiasa malas-malasan akan kesulitan mendapat tambahan penghasilan secara optimal. “Pasti ada yang senang dan pasti juga ada yang kurang senang. Ini harus menjadi perhatian tersendiri,’’ ujar Sekda Rusdiyanto wewanti-wanti.

Untuk pembiayaan UKK, lanjut sekda, diambil dari optimalisasi TPP ditambah lembur dan honor dari kegiatan. Penerapan itu tentu bukan tanpa dasar. Pembiayaan sudah sesuai rekomendasi KPK, aturan, dan kemampuan keuangan daerah. “Sekarang PNS Pemkot Madiun tidak menerima uang lembur maupun honor-honor dari kegiatan. Semua sudah tercover dalam UKK tersebut,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Suko Wiyono menyebut pihaknya juga ingin segera merealisasikan remunerasi di Pemkab Pacitan. Pihaknya ingin meniru yang telah dilaksanakan Pemkot Madiun. Kegiatan diharap juga sarana evaluasi. Harapannya, penerapan sistem anyar tersebut benar-benar dapat maksimal. “Semoga dengan diterapkan Tukin itu dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan lebih baik,” harapnya.

Suko Wiyono berharap segera dapat menyusun aturan terkait Tukin tersebut. Tujuannya, agar segera ada kepastian hukum untuk menjalankannya. Kepastian hukum penting agar birokrasi dapat berjalan nyaman dan optimal dalam melayani masyarakat. Sekedar informasi, Sekda Pemkab Pacitan juga membawa rombongan dari unsur pimpinan Pemkab Pacitan. Diantarannya Inspektur Isnpektorat, Kepala Bapeda, Asisten Administrasi Umum, dan Kabag Organisasi. (nurdiono/devit/adit/diskominfo)