Madiun – PPID Kota Madiun sudah mencapai predikat A (sangat terbuka), meskipun belum maksimal. Keterbukaan informasi pastinya untuk mendukung semua program, visi dan misi kepala daerah untuk membangun daerahnya.
PPID Kota Madiun selaku induk dari PPID Pembantu dikelola Diskominfo. Dalam sepekan PPID Kota Madiun telah laksanakan monitoring dan evaluasi (monev) ke PPID Pembantu.
Melihat kondisi dan evaluasi pelaksanaan tugas dari PPID Pembantu dalam rangka keterbukaan informasi publik. “Keterbukaan informasi public diera milenial, sudah menjadi kewajiban semua badan public,”ungkap Iroh Sunirah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik disela-sela visitisiasi di PPID Pembantu, Kamis (14/3).

PPID Kota Madiun sebelumnya telah evaluasi kelengkapan tampilan web PPID Pembantu. Karena bukan tupoksi dari intansi, banyak yang belum mengaplikasikan pelatihan yang diberikan oleh PPID Kota Madiun. Kurang cepat sampaikan informasi tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan.
“Untuk pengelolaan web idealnya punya petugas khusus, baik untuk penulisan narasi maupun untuk membangun tampilan web,”kata Iroh ungkapnya.

Untuk membuat narasi jurnalistik, memang tidak semua OPD kurang memiliki SDM. Karena bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari OPD tersebut. Tentunya dibutuhkan tenaga khusus untuk seorang jurnaslis sampai pengelolan webnya. “Kominfo sebagai koordinatornnya, satu petugas diharapakan menghandle beberapa OPD untuk update informasi. Ini lebih efeisien dari pembiayaan,”kata Sidik Muktiaji Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ungkapan permasalahan yang dikeluhkan PPID Pembantu.

Untuk mencapai kriteria maksimal PPID Award ditingkat yang lebih tinggi, PPID Pembantu siap mendukung keterbukaan informasi publik. Terkait pelatihan penulisan jangan hanya 1 orang mewakili OPD, harapannya tiap bidang ada wakinya. Jadi lebih banyak yang mampu membuat narasi jurnalistik. “Untuk pelatihan penulisan, lebih banyak yang dilatih jadi lebih baik.”pungkasnya.