MADIUN- Pada tahun ini, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di wilayah Kota Madiun mengalami penurunan cukup signifikan.

Jika pada tahun lalu Pemkot melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mengangarkan 4,3 miliar untuk perbaikan RTLH dengan realisasi rupiah menjadi 2,7M.

Pada tahun ini, pemkot menganggarkan 2,8 miliar dari dana bantuan sosial dengan asumsi jumlah RTLH yang mendapat bantuan sebanyak 280 rumah.

Hal tersebut berdasarkan data yang didapat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 2018. Sasarannya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dengan kriteria rawan sosial.

“RTLH merupakan upaya pemkot dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan. Tahun ini data fix belum kita peroleh, nantinya hasil musrenbang diseleksi sesuai pagu yang tersedia yaitu 280 rumah,” jelas Kepala Dinas Perkim Soeko Dwi Handiarto.

Nantinya, kata dia, dari data musrenbang akan diseleksi lagi sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 42 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH.

Sehingga diharapkan dapat diperoleh sasaran yang tepat dimana pagu yang dianggarkan tahun ini untuk menangani 280 rumah dengan asumsi maksimal nilai bantuan senilai Rp 10 juta per rumah.

Soeko menjelaskan, setelah pihaknya melakukan pencocokan data, nantinya jumlah yang ada bisa berkurang menjadi 130-150 atau bahkan jauh berkurang di bawah perkiraan tersebut.

Seperti yang terjadi pada tahun lalu. Setelah melakukan pencocokan data, pengecekan fisik dan validasi, jumlah RTLH yang mendapat bantuan menjadi 278. Dengan rincian, Kecamatan Manguharjo sejumlah 151, Kecamatan Kartoharjo 40, dan Kecamatan Taman sejumlah 87.

Dengan indikator, tingkat kerusakan dari sisi keselamatan yang membahayakan. Seperti atap lapuk, dinding retak, atau lantai bermasalah. “Hanya itu nanti tidak satu rumah mendapatkan 10 juta utuh, semua masih tergantung kondisi. Saat ini kami masih dalam tahapan proses penjaringan,” ujarnya.

Sedangkan untuk pelaksanaannya di lapangan, Soeko menargetkan akan merealisasikannya pada bulan Juni mendatang. Soeko berharap, kedepannya untuk jumlah RTLH di Kota Madiun terus mengalami penurunan jumlah sehingga dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat.
(dhevit/kus/madiuntoday)

sumber:http://madiuntoday.id