MADIUN – Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri wajib netral dalam gelaran pemilu. ASN hanya boleh memihak saat di dalam bilik suara. Pesan ini terus digaungkan Bawaslu Kota Madiun mendekati puncak penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019. Hal itu penting agar tidak berujung masalah nantinya.

“Sesuai aturan, ASN, TNI, dan Polri harus netral. Kami akan terus melakukan pengawasan dengan melibatkan banyak pihak,” kata Ketua Bawaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko saat Rakor bersama Stakeholder terkait Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pileg dan Pilpres 2019 di Aston Hotel, Sabtu (23/2).

Kokok menyebut hal tersebut penting terus disosialisasikan kendati tak banyak kasus terkait itu di Kota Madiun. Sejauh ini baru terdapat satu ASN yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Yakni, pemasangan baliho salah seorang caleg saat kegiatan bersih desa. Hal itu tentu dilarang lantaran kegiatan bersih desa tidak boleh ditunggangi kampanye. Pihaknya langsung melakukan peneguran kepada lurah terkait. Lurah, lanjut dia, harusnya melakukan peneguran terlebih dahulu. Bukan malah membiarkan.

“Kalau saat Pilkada kemarin tercatat ada enam pelanggaran. Untuk Pilpres dan Pileg ini baru tercatat satu pelanggaran,” ungkapnya.

Kokok mengaku sudah meneruskan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada inspektorat selaku penegak kedisiplinan ASN. Kokok menyebut hal itu biasanya lantaran ketidakpahaman ASN, TNI, dan Polri terkait aturan main gelaran Pemilu. Tak ayal, pihaknya gencar melakukan sosialisasi. Aturan mainnya cukup ketat. Memasang foto caleg atau capres, update status yang mendukung atau merugikan peserta Pemilu lain hingga hanya menyukai postingan peserta juga tidak diperbolehkan.

“Netral itu ya benar-benar netral. Tidak boleh melakukan hal-hal yang menguntungkan atau merugikan kontestan lain,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto. Walikota berkali-kali mengingatkan ASN-nya untuk netral. Pesan ini terus disampaikan dalam setiap kesempatan. Dirinya menyilahkan pihak terkait untuk menindak jika ditemukan pelanggaran.

“Berkali-kali saya ingatkan bahwa panglima ASN adalah aturan. Mereka yang bertindak di luar aturan ya harus siap menanggung akibatnya,” ujarnya. (lucky/agi/diskominfo).