MADIUN – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerintahan. Tujuannya, untuk memenuhi tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan saat ini.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Pemerintah Kota Madiun menggelar Pemantapan Implementasi SAKIP di lingkungan Pemkot Madiun tahun 2019 di Gedung Diklat, Jumat (22/2). Dalam kegiatan tersebut, hadir narasumber ahli dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

”Perbaikan sistem manajemen pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah,” tutur Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto di dalam sambutannya.

Selama empat tahun terakhir, nilai SAKIP yang diraih oleh Pemkot Madiun mengalami perkembangan. Meski demikian, Sugeng mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya.

Untuk dapat meningkatkan kualitas, salah satu cara yang harus dilakukan adalah terus mengevaluasi diri. Kemudian, mengevaluasi OPD. ”Apa yang kurang harus segera diperbaiki dan ditingkatkan,” tegasnya.

Dalam implementasi SAKIP, lanjut Sugeng, tidak menjalankan aturan dengan kaku. Justru, dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Asalkan, kinerja dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Serta, dapat melayani masyarakat secara maksimal.

Lebih lanjut, Sugeng berharap, para peserta kegiatan pendampingan pemantapan ini dapat berpartisipasi dalam penyusunan SAKIP. Tentunya, dengan berpedoman pada peraturan yang ada.

Seperti diketahui, kegiatan pendampingan pemantapan implementasi SAKIP di Kota Madiun akan berlangsung selama 2 hari. Kegiatan ini diikuti 110 orang yang terdiri atas asisten, staf ahli, kepala dinas atau badan, direktur RSUD, dan camat. Serta, pejabat struktural dan staf perwakilan OPD. (Dhevit/irs/rama/diskominfo)

#100ThMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#KotaKarismatikMadiun