MADIUN – Bantuan sosial menjadi program tahunan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Seperti tahun inipun, program serupa masih dijalankan. Bahkan, anggaran di tingkat pusat naik 38 persen dibandingkan 2018 lalu.

Dengan demikian, semakin besar bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Namun, agar pendistribusiannya dapat berjalan lancar diperlukan upaya penanganan khusus. Untuk itulah Kementerian Sosial menjalin MoU (Memorandum of Understanding) dengan Polri.

Kerjasama inipun ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Madiun dengan menjalin komunikasi yang lebih intens bersama Polres Madiun Kota. ”Pelaksanaan kerjasama ini untuk pengamanan maupun penegakan hukum terkait bantuan sosial,” tutur Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdiyanto.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Dalam Melaksanakan Penyaluran Bantuan Sosial di Wilayah Polres Madiun Kota, Kamis (7/2). Dalam kesempatan itu, pemkot bersama jajaran Polres Madiun Kota membahas lebih lanjut program penyaluran bantuan sosial yang akan mereka lakukan.

Rusdiyanto menuturkan, selama ini pendistribusian bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, telah berjalan dengan baik di Kota Madiun. Meski demikian, kontribusi Polri agar menyempurnakan kegiatan itu. Harapannya, penerima benar-benar tepat sasaran.

Sementara itu, Wakapolres Madiun Kota Kompol Hanis Subiyono mengungkapkan bahwa jajarannya siap membantu pemkot. Khususnya, dalam pendistribusian bantuan sosial. Bahkan, sudah dibentuk 4 satgas khusus. Yakni, satgas pendanaan dan sosialisasi, satgas pam distribusi, satgas media, serta satgas penegakan hukum (gakum).

”Kepolisian punya pasukan babinkamtibmas. Diharapkan, rekan-rekan polisi dapat mendampingi rekan babin di lapangan,” tandasnya. (WS Hendro/irs/diskominfo)

#100ThMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#KotaKarismatikMadiun