MADIUN – Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Madiun telah beberapa kali diubah. Lahir 2006 silam, Perda kembali disempurnakan pada 2010 lalu. Ini merupakan upaya menciptakan kondusifitas di Kota Karismatik. Sosialisasi dan koordinasi terus dilakukan agar peraturan daerah efektif memayungi masyarakat di kota pecel. Penerapan Perda yang berjalan baik ini menarik DPRD Kabupaten Pemalang datang untuk belajar.

‘’Dalam perda sudah diatur secara terperinci. Mulai poin-poin pelanggaran hingga alur pelaporannya. Ini penting terus disosialisasikan agar masyarakat semakin paham,’’ ungkap Asisten I Pemerintahan dan Pembangunan Kota Madiun Andriono Waskito Murti saat menyambut rombongan DPRD Kabupaten Pemalang, Rabu (6/2).

Kunjungan DPRD Pemalang ini menambah rentetan daerah yang melakukan studi banding ke Pemkot Madiun. Berbagai hal mengemuka saat kunjungan. Terutama terkait Perda Penyelenggaraan dan Ketenteraman Umum tersebut. Ketua rombongan DPRD Pemalang M. Syafi’i menyebut perda cukup efektif. Terbukti, Kota madiun kondusif. Nyaris tidak pernah terdengar berita kegaduhan di Kota Madiun.

‘’Tujuan kami tentu untuk menggali informasi terkait efektifitas produk hukum daerah di Kota Madiun. Ini sebagai bahan kami dalam menyusun aturan serupa di Kabupaten Pemalang nanti,’’ ungkapnya.

Syaifi sengaja membawa tim Program Pembentukan (propem) peraturan daerah (perda) saat kunjungan. Tujuannya, untuk mengkaji efektifitas perda penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban tersebut. Pihaknya berharap kunjungan dapat menghasilkan referensi yang optimal. Selain soal perda, Syafi’i juga menanyakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Madiun. Lagi-lagi, dia menilai Satpol PP Kota Madiun dapat berperan optimal. Sebaliknya, kendala jumlah personil dengan luas wilayah menjadi kendala tersendiri di Kabupaten Pemalang.

‘’Satpol PP sebagai garda terdepan, menjadi tumpuan efektifitas penegakan perda. Kami melihat Satpol PP di Kota Madiun sudah cukup baik. Kami juga ingin menggali terkait itu,’’ paparnya.

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja Kota Madiun Sunardi Nurcahyono menjelaskan penegakan perda lebih kepada pendekatan secara humanis. Itu dilakukan melaui tahapan-tahapan yang cukup panjang sebelum penertiban dilakukan. Mulai melalui surat hingga pertemuan langsung dengan objek yang ditertibkan. Pihaknya sebisa mungkin menghindari cara-cara represif. Tidak langsung main angkut dagangan atau lapak pedagang yang menjadi objek penertiban.

‘’Untuk penertiban, kami mengedepankan cara-cara humanis. Indetifikasi permasalahan di lapangan penting dilakukan terlebih dahulu. Baru dilanjutkan dengan lidik dan sidik sampai penerapan langkah selanjutnya,’’ paparnya.

Pembinaan dan sosialisasi perda juga terus dilakukan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat pernyataan kesanggupan pedagang untuk mematuhi perda dilakukan ketika masyarakat membandel. Penertiban dilakukan jika masih ditemukan adanya pelanggaran. Satpol PP bersama tiga pilar akan menertibkan kembali sampai proses hukum jika pelanggaran terus diulang. 
‘’Dari penuntutan sampai penetapan pengadilan akan kami kawal terus,’’ tambah Sunardi sembari menambahkan pidana atas pelanggaran perda maksimal hanya enam bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. (nurdiono/adit/diskominfo)

#100ThMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#KotaMadiunKarismatik