MADIUN – Kesejahteraan masyarakat menjadi komitmen Pemerintah Kota Madiun. Berbagai upaya dilakukan agar kesejahteraan merata. Tak terkecuali bagi pegawai dan guru swasta. Peningkatkan kesejahteraan pegawai dan guru swasta ini tengah diperjuangkan pemkot setempat. Tentu tidak instan. Butuh kajian mendalam agar tidak menabrak aturan.

Hal itu mengemuka saat audiensi Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto bersama Perkumpulan Guru dan Pegawai Sekolah Swasta (PGPS) Kota Madiun, Rabu (30/1). PGPS sengaja berkunjung ke Balaikota guna membahas hal tersebut. Berbagai hal disampaikan termasuk Perda Kota Bontang yang mengatur hal serupa sebagai referensi.

Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menyebut aturan bisa saja dibuat. Tak terkecuali, aturan penambahan penghasilan atau insentif untuk PGPS tersebut. Kedatangan pengurus PGPS memang tengah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai sekolah swasta. Minimal sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Madiun.

‘’Kalau untuk peraturan walikota atau aturan lainnya yang mengharuskan pemilik dan pengelola sekolah swasta memberikan pendapatan minimal sama dengan UMR sesegera mungkin bisa diterbitlkan. Namun, pastinya butuh evaluasi dan kajian yang mendalam,’’ imbuhnya.

Pemerintah Kota Madiun bakal mengkaji terlebih dahulu perda dari Kota Bontang tersebut sebagai acuan. Mulai perencanaan, kesiapan anggaran, serta antisipasi kemungkinan terjadinya tumpang tindih regulasi aturan jika perda ini diterapkan.

‘’Selama itu boleh, pasti difasilitasi,’’ ungkapnya.

Sekretaris PGPF Madiun Agung Agustin berharap aturan ini dapat terealisasi di Kota Madiun. Apalagi bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan di kota pecel tersebut. Sementara, banyak PGPS yang sudah mengabdi puluhan tahun. Pun, tidak dapat diangkat sebagai ASN karena aturan.

‘’Pendidikan sebagai prioritas, kami (PGPS) sangat berharap perda penambahan intensif PGPS segera terwujud,’’ harapnya. (nuridono/adit/diskominfo)

#100ThMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#KotaMadiunKarismatik