MADIUN – Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun pada 2017 lalu cukup baik. Terbukti dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan juga tinggi. Mencapai 84,5 persen. Namun, bukan saatnya berpuas diri. Sebab, masih banyak hal yang harus dikejar agar semakin lebih baik ke depan. Salah satunya, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan nilai A.

‘’Standartisasi ini semoga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah. Salah satu indikatornya dengan mendapatkan nilai A pada SAKIP,” kata Walikota Madiun usai membuka Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) di Gedung Diklat Kota Madiun, Selasa (29/1).

Diera milenial, tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang cepat menjadi harga mati. Pemkot gencar merealisasikan hal tersebut. Berbagai upaya dilakukan. Hal itu sebagai upaya terlaksananya pembangunan bersih, bertanggung jawab, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

‘’Kepuasan masyarakat menjadi keberhasilan pelayanan publik. Ini harus menjadi tolok ukur agar terus memberikan yang terbaik,’’ katanya.

Standar pelayanan publik dengan ISO 9001 merupakan standar internasional. Dengan ISO ini semua proses birokrasi harus terintegrasi. Walikota mencontohkan, program yang menyangkut peningkatan ekonomi yang tentunya melibatkan banyak segmen. Segmen ini harus saling terintegrasi. Mulai yang paling dominan dan menjadi prioritas hingga segmen pendukung. Tak heran, program-program yang dilaksanakan terdapat proses bisnis yang terintegrasi dinas satu dan lainnya.

‘’Kalau ada dinas yang sudah melakukan proses bisnis harus tingkatkan. Harus didukung dinas lain. Terutama yang memiliki misi sama,’’tuturnya.

Kendati nilai kepuasan masyarakat dicatas 80, walikota berharap OPD terus menciptakan inovasi. Salah satunya, dengan membuat regulasi baru yang mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat pada pelayangan pemerintahan.

‘’Jangan cepat puas. Harus terus berinovasi dan menggali kreatifitas dengan tujuan peningkatkan pelayanan,” harapnya.

Walikota juga menekankan terdapat beberapa indikator terkait kepuasan masyarakat. OPD wajib paham pelayanan yang diinginkan masyarakat. Pelayanan yang tepat dan maksimal ini tentunya menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan birokrasi.

‘’Pelayanan pemerintahan seperti apa yang diinginkan. OPD harus tahu. Jangan hanya berdasar kepuasan. Tapi harus beserta indikator-indikatornya,” pungkasnya.

Sosialisasi Manajemen Mutu (ISO 9001) ini juga dihadiri Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Keseuaian dari Badan Standar Nasional (BSN) Zakiyah. Zakiyah menuturkan pendalamam ISO 9001 diperlukan waktu tidak sebentar. Tak heran, butuh kerjasama antara Pemkot Madiun dan BSN untuk mencapai standar mutu internasional tersebut. (nurdiono/adit/diskominfo)

#100ThMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#KotaMadiunKarismatik