MADIUN – Kendaraan yang terparkir sembarangan tak jarang menimbulkan kekesalan bagi pengguna jalan lainnya. Apalagi, jika area yang dilalui itu tak cukup besar. Akibatnya, justru menimbulkan kemacetan.

Sebagai upaya mengatur kelancaran lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Madiun membuat kebijakan khusus. Yakni, per 1 Februari mendatang akan dilakukan sanksi tegas bagi pelanggar parkir. ‘’Mulai dari penggembosan, penggembokan, hingga penderekan kendaraan,’’ tutur Kepala Dishub Kota Madiun Anshor Rasidi, Jumat (25/1).

Untuk tahap awal, penertiban akan dilakukan pada titik-titik tertentu. Misalnya, di Alun-Alun Utara dan Jalan Pahlawan. Harapannya, langkah ini dapat menciptakan budaya tertib lalu lintas oleh masyarakat.

Sebelumnya, dishub telah melaksanakan upaya penertiban. Yakni, dengan menempelkan stiker bagi kendaraan yang melanggar ketentuan parkir. Namun, setelah 1 Februari nanti sudah tidak lagi dilakukan penempelan stiker. ‘’Langsung kami lakukan penindakan,’’ tegasnya.

Anshor berharap, penindakan di sejumlah titik ini dapat membudaya. Sehingga, ke depan tercipta budaya tertib lalu lintas dan tertib parkir di seluruh wilayah Kota Karismatik.

Terkait juru parkir, per 1 Februari juga diberlakukan manajemen baru. Terutama, di 55 titik yang telah ditentukan. Rinciannya, 51 titik tepi jalan umum dan 4 titik parkir insidentil. ‘’Operasi oleh dishub dilakukan gabungan dengan pihak keamanan. PT Bumi Jatimongal Permai juga melakukan operasi dan pendataan,’’ imbuhnya.

Ke depan, dishub dan PT Bumi Jatimongal Permai juga akan memantau titik-titik potensi parkir lainnya. Sehingga, bisa saja 55 titik tersebut bertambah seiring berjalannya waktu. ‘’Yang jelas harus mematuhi ketentuan. Parkir tepi jalan umum untuk kendaraan roda dua Rp 1.000 dan roda empat Rp 2.000,’’ tandasnya. (WS Hendro/irs/madiuntoday)

sumber :https://madiuntoday.id