MADIUN – Kota Karismatik Madiun merupakan ikon baru Kota Madiun. Namun, perdagangan dan industri tetap melekat sebagai tumpuan laju perekonomiannya. Tumbuhnya usaha kecil menengah (UKM) di tengah masyarakat Kota Madiun menarik DPRD Kabupaten Batang untuk datang berkunjung. Tujuannya, belajar terkait pengembangan UKM untuk menggeliatkan perekonomian di Kabupaten Batang.

‘’Kunjungan Komisi A dan C DPRD Batang terkait dengan pengelolaan UMK dan perizinan di Pemkot Madiun. Pada prinsipnya Pemkot Madiun siap berbagi, siap membantu demi kebaikan bersama,’’ kata Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Kota Madiun Andriono Waskito Murti saat menyambut kedatangan rombongan, Rabu (23/1).

Kota Madiun memang tidak begitu besar dari segi wilayah. Tapi APBD-nya mencapai Rp 1,2 triliun. Kalau dibagi tiga kecamatan di Kota Madiun, masing-masing mendapat Rp 400 miliar untuk tiap kecamatan. Sedang, APBD Kabupaten Batang lebih besar dari Kota Madiun. Yakni, mencapai Rp 1,7 triliun. Namun, ada 15 kecamatan di sana.

Pendapatan asli daerah (PAD) cukup berkontribusi dalam APBD. PAD Kota Madiun mencapai Rp 200 miliar lebih. Kota Madiun memiliki berbagai industri. Namun, PT INKA merupakan satu yang terbesar. Penambahan investasi industi besar tidak cukup memungkinkan di kota pecel. Sebab, lahan terbuka di Kota Madiun terbatas.

‘’Kota Madiun merupakan kota kecil. Alhamdulillah PAD-nya mencapai Rp 220 miliar,’’ ungkap Andriono.

DPRD Kabupaten Batang membawa dua tujuan saat kunker ke Kota Madiun. Yakni, terkait pengelolaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu untuk Komisi A dan Komisi C terkait pengelolaan UMKM. Di Kota Madiun, kedua urusan tersebut dikelola Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro.

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro (DPMPTSPKUM) Harum Kusumawati menyebut perizinan di DPMPTSP telah mengacu pemerintah pusat dengan melaksanakan Online Singgle Submition (OSS). Selain itu, pihaknya berkomitmen menerapkan pelayanan bersih. Tidak ada pungli maupun gratifikasi. Semua retribusi yang dibayar pelaku usaha dipastikan sesuai Perda.

‘’Sejak 20 Agustus 2018 tidak mengeluarkan izin usaha lagi, karena perizinan sebanyak 98 jenis izin dan 47 non-perizinan semua sudah diproses melalui OSS,” paparnya.

Bahkan untuk kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah bisa diurus dengan online sampai keluar IMB-nya. Produk perizinan yang diterbitkan pasti dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk urusan teknisnya.

‘’Semua prosesm IMB juga sudah diproses melalui SIM-BG. Ini yang pertama kali melaksanakan SIM-BG sampai dengan output,” ungkapnya.

Rata-rata UMKM menyumbang 50 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga diberikan kemudahan perizinan untuk UMKM. Kemudahan perizinan berusaha di Kota Madiun mendapatkan apresiasi dengan diraihnya Government Award. Dengan memiliki izin usaha, para pelaku UMKM mendapat fasilitas dan kemudahan dari Pemkot Madiun. UMKM di Kota Madiun tercatat sebanyak 21 ribu lebih. Pihaknya mengalokasikan Rp 1,6 miliar untuk pembinaan. Pemkot Madiun juga menganggarkan Rp 12 miliar untuk kemudahan dalam permodalan. Pelaku UMKM dapat meminjam modal dengan bunga enam persen setahun atau 0,5 persen sebulan. Dana tersebut dikelola PD Bank Daerah.

Sedang, bidang pengembangan kemitraan, DPMPTSP bekerjasama dengan hotel-hotel dan pusat perbelanjaan yang ada di Kota Madiun. Pelaku usaha hotel dan pusat perbelanjaan diharuskan untuk memberikan space untuk memaerkan produk UMKM.

‘’Menyediakan ruang pamer dan menjual produk UMKM Kota Madiun. Ini penting untuk memberikan kesempatan UMKM terus berkembang,’’ pungkasnya. (nurdiono/adit/diskominfo)

#100ThMadiun
#IndonesiaBicaraBaik
#KotaMadiunKarismatik