MADIUN – Pembangunan harus dikontrol. Harapannya, pembangunan terarah dan tepat sasaran. Walikota Madiun sengaja mengontrol pembangunan secara langsung melalui kunjungan kerja (kunker). Satu persatu pembangunan di tingkat kelurahan dikontrol. Kali ini sampai di Kelurahan Nambangan Lor. Berbagai kemajuan dan pembangunan mengemuka. Bukan hanya fisik. Namun, juga non fisik.

‘’Setahun ini telah banyak pembangunan di kelurahan sini. Di bidang pendidikan ada sekitar 50 pelajar sini yang mendapat beasiswa. Baik dari pemerintah, instansi, hingga beasiswa yang dikelola BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Madiun,’’ kata Lurah Kelurahan Nambangan Lor Jemakin, Rabu (28/11).

Di bidang kesehatan ada tujuh ribu masyrakat yang mendapat jaminan kesehatan. Imunisasi difteri tahap ketiga juga sudah mulai dilaksanakan di Kelurahan Nambangan Lor. Sebanyak 500 balita yang sudah terimunisasi ORI tersebut. Masyarakat, kata dia, juga cukup terbantu dengan ambulan gratis.

‘’Di bidang ekonomi, disini ada delapan kelompok usaha bersama. Program Jalin Matra (jalan lain menuju mandiri dan kesejahteraan) juga sudah berjalan sebanyak 24 rumah tangga,’’ ujarnya sembari menyebut warganya juga mendapat bantuan dua gerobak usaha dari BAZ.

Jemakin menambahkan penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) semakin turun. Data di tangannya, penerima turun dari 328 menjadi 312. Ini membuktikan kesejahteraan masyarakat Nambangan Lor semakin meningkat. Begitu juga dengan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT). Kian menurun baik BPNT nasional maupun daerah.

‘’Pembangunan fisik disini meliputi pavingisasi sembilan titik, saluran 13 lokasi, enam septictank komunal, dan jembatan,’’ ujarnya.

Walikota Sugeng Rismiyanto menyebut pembangunan idealnya berangkat dari bawah. Pemkot terus berusaha mewujudkan itu. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan terus ditingkatkan. Salah satunya, melalui musrenbang. Pemkot membuka pintu selebar-lebarnya untuk memberi usulan saat musrenbang. Bahkan, usulan yang belum terealisasi, wajib diusulkan kembali di tahun berikutnya selama tidak menyalahi aturan.

‘’Masyarakat juga harus mengawasi setiap usulan yang masuk. Kegiatan ini juga bentuk kontrol dari pemerintah terkait pembangunan yang sudah terlaksana,’’ ungkapnya. (ws hendro/agi/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun