MADIUN – Pembahasan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi Pemerintah Kota Madiun on the track. Pembahasaan yang sudah ditingkat panitia khusus (pansus) menapaki tahap finalisasi. Paling tidak, empat dari belasan raperda tersebut siap difinalisasi.

‘’Agenda Pansus dan Tim Raperda hari ini membahas empat dari 12 raperda yang akan difinalilsasikan,’’ kata Asisten I bidang Pemerintahan dan Pembangunan Kota Madiun Andriono Waskito Murti saat rapat Finalisasi 12 Rapeda di ruang rapat DPRD Kota Madiun, Selasa (16/10).

Pembahasan kali ini, lanjutnya, sedikit berbeda dengan sebelumnya. Lebih mengerucut dan detail. Sudah tidak lagi soal keredaksian. Harapannya, kesepakatan mengemuka. Terutama empat raperda untuk disempurnakan bersama pansus dengan tim ahli.

‘’Mekanisme pembahasan tidak seperti kemarin. Langsung saja untuk mempersingkat alur karena ini sudah masuk finalisasi,’’ terangnya.

Raperda pertama yang dibahas mengenai pencabutan Izin Gangguan (HO). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 19/2017 tentang Pencabutan Izin Gangguan (HO), Pemda kabupaten/kota tidak bisa lagi menerbitkan izin gangguan dan menarik retribusi Izin HO.

‘’Untuk raperda HO (ganguan) kita sudah sepakat untuk dicabut karena sesuai peraturan menteri,’’ tegasnya.

Pemerintah pusat memang menghendaki adanya percepatan proses kepengurusan bidang usaha. Beberapa perizinan dicabut. Termasuk HO. Apalagi, izin gangguan lingkungan tersebut sudah masuk dalam item izin mendirikan bangunan (IMB). Kendati begitu, pemerintah tidak lepas tangan begitu saja.

‘’Pemkot dan DPRD tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Setiap jenis gangguan (HO) yang muncul menjadi tanggung jawab bersama,’’ pungkasnya. (lucky/adit/farid)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun