MADIUN – Upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Madiun terus dilakukan. Termasuk dalam urusan peraturan daerah. Ini penting agar masyarakat terlindungi. Memiliki payung hukum. Tak heran, sejumlah aturan yang dinilai sudah tidak lagi pas langsung dilakukan penyesuaian. Ini terlihat saat rapat paripurna penyampaian nota penjelasan 12 rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD Kota Madiun, Rabu (26/9/2018).

‘’Kebanyakan (Raperda) yang kita ajukan ini hanya menyesuaikan nomenklatur. Secara teknis masih sama. Penyesuaian ini penting agar tegak lurus dengan aturan yang lebih tinggi,’’ ungkap Walikota Madiun.

Walikota berharap selusin Raperda tersebut segera dilakukan pembahasan bersama. Tentu agar segera ditetapkan sebagai peraturan daerah. Sebab, keberadaan raperda ini cukup mendesak. Penyampaian nota penjelasan ini diharap dapat mempermudah kinerja legislatif dalam menyelesaikan Raperda. Apalagi, waktu cukup mepet. Hanya sekitar empat bulan. 12 Raperda ini memang ditarget rampung sebelum akhir tahun.

‘’Disisa waktu semester kedua yang tingal empat bulan ini, Raperda diharapkan dapat selesai secara tuntas,’’ harap walikota.

Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyebut bakal mengambil sejumlah langkah teknis untuk menyelesaikan 12 Rapeda tersebut. Salah satunya, dengan menggandeng tim ahli. Keberadaan tim ahli penting agar Perda yang dihasilkan nanti tidak menimbulkan persepsi dan pemaknaan arti yang keliru.

‘’Akan segera kita bedah dengan menggunakan jasa konsultan atau tim ahli sehingga dapat selesaikan dengan tuntas,’’ jelasnya.

Belasan Raperda ini merupakan usulan Pemerintah Kota Madiun. Raperda ini dimasukkan program Pembentukan Perda (propemperda) 2018. DPRD Kota Madiun bakal membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikannya.

‘’Nanti akan dibentuk tiga pansus. Masing-masing pansus mendapat empat Raperda. Dengan sistem bagi tugas ini diharapkan Raperda dapat selesai sesuai harapan,’’ katanya. (hendro/adit/iko/diskominfo)