MADIUN – Bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Madiun. Masyarakat kota pecel diberikan pelayanan kesehatan melalui program Jamkesmasta. Pemkot bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melayani seluruh masyarakat yang kurang mampu mulai 1 Januari 2017 lalu.

‘’Kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran daerah (PBID) ditandai dengan kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pembiayaannya ditanggung Pemkot Madiun,’’ kata Pj Sekda Kota Madiun Rusdiyanto usai pertemuan Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi Pemkot Madiun dengan BPJS Kesehatan di Aston Hotel, Senin (24/9/2018).

Pemkot terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Ini sesuai instruksi Presiden tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional (JKN). Pemkot Madiun berniat memperluas kepesertaan program JKN KIS untuk masyarakat kurang beruntung dan rentan sakit.

‘’Di Kota Madiun sebenarnya sudah ada program Jamkesmasta. Namun, sesuai undang-undang diharuskan migrasi ke UHC (Universal Health Coverage). Masyarakat tidak perlu resah. Karena pada dasarnya tetap sama,’’ terangnya.

Terkait kepesertaan, Pemkot Madiun sudah melakukan verifikasi dan validasi data. Kegiatan dilaksanakan berjenjang. Mulai tingkat RT sampai tingkat Kota. Data yang diperlukan harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

‘’Data dikumpulkan by name, by NIK, dan by addres. Sehingga pembiayaan yang di-cover Pemkot Madiun tidak muncul kendala dikemudian hari,’’ terang Rusdiyanto.

Dengan UHC, masyarakat Kota Madiun cukup dimudahkan untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, adil, dan merata. Sebab, masyarkat dapat memakai fasilitas kesehatan lain yang bekerjasama dengan BPJS sebagai operator setelah migrasi ke sistem UHC ini. Baik yang ada di Kota Madiun maupun di luar daerah. Imgrasi ini tentu akan memberikan pelayanan yang lebih baik.

‘’Untuk Jamkesmasta hanya dilayani di rumah sakit sogaten (RSUD Kota Madiun). Dengan dimigrasi yang dikelola BPJS, masyarkat bisa memakai fasilitas kesehatan lain yang bekerjasama dengan BPJS,” ungkapnya.

Namun, ada sejumlah item yang tidak tercover BPJS Kesehatan. Salah satunya ambulance. Masyarakat tidak perlu kelewat resah. Pemkot Madiun sudah menyiapkan solusi masalah tersebut. Alokasi anggaran dari APBD terkait hal tersebut disiapkan. Fasilitas Jamkesmasta, lanjutnya, tidak akan berkurang. Sebaliknya, dipastikan semakin berkembang.

‘’Kalau kemarin masih harus antri panjang karena yang melayani hanya satu rumah sakit (RSUD Kota Madiun), sekarang masyarakat bisa memilih rumah sakit lain. Dimana saja bisa, masyarakat lebih mudah memilih rumah sakit yang diinginkan,’’ pungkasnya. (lucky/adit/farid/diskominfo)