MADIUN – Program pemerintah Kota Madiun terkait kesehatan cukup apik. Terbukti dengan beberapa penghargaan yang diraih beberapa tahun terakhir. Mulai Kota Sehat, Kota Layak Anak, hingga capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) dengan kategori sangat baik. IPM Kota Madiun mencapai 80,13 di 2017 lalu. Capaian ini menempatkan Kota Madiun diurutan ketiga dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur.

Pelayanan kesehatan menjadi salah satu pendongkrak IPM Kota Madiun. Mulai penekanan angka gizi buruk, penekanan angka kematian ibu dan bayi saat persalinan, dan capaian angka harapan hidup. Ini tak terlepas dari program pemerintah akan bidang kesehatan. Capaian ini menarik perhatian daerah sekitar. Di antaranya, DPRD Kota Tasikmalaya dan DPRD Kabupaten Lumajang yang sengaja datang untuk belajar, Rabu (29/8/2018).

‘’Tidak dapat dipungkiri capaian bidang kesehatan di Kota Madiun cukup baik. Jadi tepat kiranya kalau kami datang untuk belajar ke sini,’’ kata Wakil Ketua DPRD Tasikmalaya Muslim saat kunjungan kerja di DPRD Kota Madiun.

Berbagai pertanyaan tentang kesehatan dilontarkan. Pihaknya memang tengah menyusun raperda tentang kawasan bebas rokok di Tasikmalaya. Raperda memang tidak hanya soal penyediaan ruang khusus merokok. Namun, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang rokok. Paling tidak, masyarakat tidak merokok di ruang umum.

Begitu juga dengan Komisi D DPRD Lumajang yang juga membawa misi kesehatan. Namun, lebih luas. Sugianto, Ketua Komisi D DPRD Lumajang menyebut pihaknya ingin tahu lebih mendalam terkait jaminan persalinan bagi ibu hamil di Kota Madiun. Ini penting agar kesehatan ibu dan bayi terjamin serta menekan angka kematian keduanya.

‘’Persalinan harus ditolong petugas medis yang membidangi. Agar mau menggunakan jasa medis, masyarakat harus mendapat jaminan. Mulai biaya hingga pelayanan kesehatan sampai tuntas. Kami ingin mendapat referensi terkait itu di sini,’’ ungkap Sugianto.

Sekretaris DPRD Kota Madiun Misdi menyebut pihaknya secara terbuka menerima kunjungan kerja dari daerah lain. Bahkan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sengaja didatangkan agar semua pertanyaan terjawab tuntas. Pihaknya, berharap kunjungan DPRD Kota Tasikmalaya dan DPRD Kabupaten Lumajang optimal. Ini penting demi kemajuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat.

‘’Silahkan nanti ditanyakan apa saja. Di sini sudah ada Dinas Kesehatan. Semoga semua pertanyaan terjawab,’’ ungkapnya.

Plh Kepala Dinkes dan KB Kota Madiun Lestari menyebut seluruh masyarakat Kota Madiun mendapat jaminan kesehatan melalui program Jamkesmasta. Program tidak tebang pilih. Artinya, masyarakat mampu yang mau mendapat pelayanan di kelas tiga juga mendapat program ini. Bahkan, masyarakat pendatang yang sudah tinggal minimal enam bulan di Kota Madiun juga mendapat jaminan ini. Menariknya, sumber dana menggunakan APBD.

Lestari tak membantah terdapat pos anggaran pemerintah pusat khusus untuk persalinan. Namun, tidak pernah digunakan sepeserpun. Padahal, anggaran mencapai Rp 1 miliar lebih. Anggaran tidak diserap lantaran terbentur petunjuk teknis (juknis). Aturan menyebut untuk masyarakat yang memiliki jarak tempuh lebih dari satu jam dengan fasilitas kesehatan (Faskes) terdekat. Sebaliknya, Faskes di Kota Madiun dapat ditempuh tidak lebih dari 30 menit.

‘’Kota Madiun hanya memiliki luas wilayah 33 kilometer persegi. Dengan luasan itu, kami memiliki delapan puskesmas dan 16 pustu. Itu belum rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain. Jadi kami tidak dapat menggunakan anggaran dari pemerintah pusat tersebut,’’ terangnya.

Dinkes juga mensiagakan layanan ambulan 24 jam. Petugas sengaja disif. Layanan ini tidak hanya untuk ibu melahirkan. Namun, semua jenis panggilan kesehatan. Keberhasilan penanganan persalinan juga didukung tenaga medis yang berkompeten. Lestari menyebut pendidikan dan pelatihan petugas rutin dilakukan. Puskesmas, kata dia, sudah berbentuk badan layanan umum daerah (BLUD). Tak heran, anggaran untuk peningkatan kompetensi dapat dicukupi secara mandiri.

‘’Namun, untuk pelatihan di atas tiga hari, biasanya dibantu dari BKD,’’ jelasnya.

Terkait angka gizi buruk, Lestari menyebut hampir sudah tidak ada di Kota Madiun. Jika ada, biasanya karena adanya komplikasi dengan kelainan lain. Masalah yang ada saat ini biasanya angka gizi kurang. Berbagai program diberikan. Mulai pemberian nutisi tambahan hingga kondisi yang bersangkutan baik. Kota Madiun juga memiliki petugas promosi kesehatan (promkes), perawat, dan bidan minimal seorang ditiap kelurahan.

‘’Pendampingan tidak hanya satu dua bulan. Tapi sampai kondisi si anak ini benar-benar baik,’’ pungkasnya. (agi/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun