MADIUN – Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Berpengaruh pada segala bidang jika masyarakat sakit. Tak heran, jaminan kesehatan masyarakat perlu dan penting. BPJS kesehatan Kota Madiun dipandang aktif bersinergi dengan lembaga dan instansi guna memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Ini penting sebagai perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepala Bappeda Kota Madiun Totok Sugiarto berharap semua masyarakat Kota Madiun sudah tergabung dalam kepesertaan JKN tahun depan. ‘’Semoga ini dapat berjalan dengan baik sesuai regulasi yang ada. Jaminan kesehatan bagi masyarakat ini sudah tertuang dalam aturan. Ini pula menjadi harapan bapak walikota,’’ kata Totok saat Forum kemitraan dan forum komunikasi BPJS kesehatan Kota madiun di I Club Madiun, Kamis (26/4/2018).

Forum kemitraan dan Forum Komunikasi BPJS kesehatan ini juga sebagai monitoring dan evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kota Madiun. Bukan hanya kepesertaan tetapi juga evaluasi pelayanan peserta di Kota Madiun. Kepala BPJS Kota Madiun dokter Yessi Kumalasari menyebut kepesertaan JKN Kota Madiun menduduki posisi ke-12 dari kota/kabupaten di Jawa Timur. ‘’Prosentase kepesertaan masyarakat Kota Madiun cukup tinggi. Mencapai 65 persen per 31 Maret ini. Masih sebanyak 73 ribu jiwa yang belum tergabung dari 209.000 jiwa total penduduk Kota Madiun,’’ terangnya.

Namun, sisa 73 ribu jiwa yang belum terdaftar dalam JKN ini bukan berarti belum tercover jaminan kesehatan sama sekali. Ini dimungkinkan lantaran masyarakat masih tergabung dalam program jamkesmasta. Sebagian masyarakat memang menganggap jamkesmasta dipandang cukup. Padahal, program JKN dari segi akesabilitas sejatinya lebih mudah. ‘’Jika akses mudah pelayanan juga mudah. Apalgi, pelayanan JKN ini tidak hanya disatu rumah sakit. Tetapi diseluruh rumah sakit di Indonesia yang bekerjasama dengan BPJS,’’ imbuhnya.

Yessi menargetkan capaian kepesertaan mencapai 95 persen di Kota Madiun. Ini mengacu instruksi Presiden nomor 8/2017 terkait perluasan kepesertaan JKN. Instruksi ini berlaku sampai 31 Desember 2018. Salah satunya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan SDM kesehatan yang berkualitas. Turut hadir beberapa Kepala OPD di Kota Madiun sebagai pemangku kepentingan. Hadir juga Ngedi Trisno selaku anggota DPRD Kota Madiun. (tia/diskominfo).

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun