BATU – Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) suatu daerah wajib terus ditingkatkan. Salah satu caranya dengan meningkatkan kerja sama antar daerah. Itu menjadi salah satu tujuan utama Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakorkomwil) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-14, Rabu (18/4/2018).

Bertempat di Singhasari Resort Kota Batu, komitmen untuk memacu kerja sama itu terus digelorakan peserta rakorkonwil yang terdiri 12 kota di Provinsi Jatim, Bali, NTT, dan NTB tersebut.

“Terdapat tiga cara untuk mencapai tujuan MDGs. Yakni, semangat, komitmen, dan komunikasi. Apeksi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan itu semua,” kata Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Jatim Abdul Hamid saat pembukaan Rakorkonwil Apeksi.

Kepala daerah, kata dia, harus semangat dalam berbagai hal. Semangat membangun daerahnya hingga semangat berkoordinasi dengan daerah lain. Ini harus dilandasi komitmen tinggi. Komitmen untuk terus membangun dan bekerja sama. Ini, lanjutnya, tidak akan berarti tanpa adanya komunikasi. Tak heran, Apeksi penting dilakukan. Sebab, Apeksi bukan sekedar ajang berkumpul. Namun, sarana meningkatkan kedekatan dan kerja sama.

“Apeksi merupakan instrumen komunikasi antar pemerintah kota. Sebagai sarana bersama meningkatkan potensi daerah masing-masing. Disini terjalin simbiosis mutualisme. Artinya, saling mengisi dan memberi. Ini penting untuk kemajuan bersama,” jelasnya.

Sebagai contohnya, peningkatan ekonomi Kota Batu dan Kota Madiun yang cukup signifikan. Peningkatan ekonomi mencapai 6,49 persen tahun lalu. Tertinggi secara nasional. Ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Abdul menyebut peningkatan perekonomian juga terjadi di kota lain. Namun, belum signifikan. Harapannya, sejumlah kota ini terpacu untuk terus meningkatkan daerahnya.

“Muaranya sama, menekan kemisikinan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan demi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Wakil Walikota Madiun Armaya menyebut banyak manfaat yang di dapat dari pertemuan Apeksi. Setiap daerah memiliki kesempatan untuk mempromosikan potensi masing-masing. Mulai melalui pameran UMKM hingga parade budaya. Belum lagi mengenai program dan arah kebijakan pemerintah ke depannya. Berbagai keputusan mengemuka saat rakor. Salah satunya, terkait penghapusan moratorium agar dapat melakukan penerimaan cpns sebagai penunjang kebutuhan peningkatan pelayanan masyarakat.

“Prinsipnya segala keputusan bertujuan akhir untuk peningkatan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (agi/diskominfo)