MADIUN – Kota Madiun cukup produktif tahun lalu. Buktinya, pendapatan asli daerah (PAD) kota pecel meningkat selama 2017. PAD tercatat Rp 230 miliar atau naik 32,96 persen dibanding tahun sebelumnya. Artinya, pemkot cukup optimal dalam pengelolaan sumber pendapatan yang ada.  
 
‘’Hampir semua target terpenuhi. Termasuk PAD kita yang meningkat dari tahun ke tahun,’’ kata Wakil Walikota Armaya usai rapat paripurna penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun tahun 2017 di DPRD setempat, Rabu (28/3/2018).
 
Peningkatan PAD ini penting untuk mendongkrak APBD Kota Madiun ke depan. Namun, Armaya berharap capaian tidak disikapi berlebih. Sebaliknya, wajib menjadi pelecut semangat untuk lebih baik lagi ke depan. 
 
‘’PAD ini harus terus ditingkatkan. Semakin daerah mandiri semakin tidak bergantung kepada pemerintah pusat,’’ ujarnya.
 
Namun diakuinya, pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami penurunan kendati PAD meningkat tajam. Pendapatan daerah sepanjang 2017 menurun 4,08 persen jika dibanding 2016 lalu. Realisasi pendapatan daerah 2016 sebesar Rp 998,2 miliar. Besaran ini turun menjadi Rp 957,4 miliar di 2017. 
 
Armaya menyebut terdapat beberapa faktor. Salah satunya, menurunnya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Khususnya dana alokasi umum (DAU). Dana perimbangan turun dari Rp 717,5 miliar menjadi Rp 638,9 miliar. Begitu juga pendapatan sah lain-lain yang terjun bebas dari Rp 107,4 miliar menjadi Rp 88 miliar. 
 
‘’Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan sah menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menerima dan melaksanakan. Makanya, PAD ini yang harus terus ditingkatkan agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat,’’ ungkapnya.
 
Pj Sekda Rusdiyanto menyebut adanya penurunan realisasi belanja daerah sebesar 7,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan penyerapan ini juga lantaran berbagai hal. Mulai adanya efisiensi dalam pelaksanaan lelang dan efisiensi belanja pegawai hingga belum terlaksananya sejumlah program kegiatan. Salah satunya, proyek gedung DPRD dan program e-raport.  
 
‘’Banyak faktor yang mempengaruhi. Termasuk masih adanya rasa trauma sejumlah pejabat sehingga takut melaksanakan program. Ini yang menjadi salah satu fokus kami ke depan,’’ tegsanya. 
 
Kendati serapan menurun, bukan berarti sejumlah program di organisasi perangkat daerah (OPD) tak maksimal. Rusdi tunjuk bukti adanya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Capaian angka melek huruf usia 15 tahun keatas mencapai 100 persen. Artinya tidak ada warga Kota Madiun yang buta huruf di atas usia 15 tahun. 
 
Begitu juga dengan urusan kesehatan yang mengalami peningkatan angka harapan hidup mencapai 72,49. Sedang, urusan infrastruktur terjadi peningkatan jalan kondisi baik sebesar 0,17 persen. Kondisi jalan baik di Kota Madiun mencapai 92,58 persen. 
 
‘’Prinsipnya, pemerintah terus mengoptimalkan setiap potensi yang ada demi kesejahteraan masyarakat,’’ pungkasnya.
 
Wakil ketua DPRD Kota Madiun Didik Yulianto menyebut pihaknya bakal mempelajari terlebih dahulu laporan pertanggungjawaban walikota tersebut. Pihaknya langsung membentuk panitia khusus (pansus). 
 
‘’Secara umum laporan sudah lengkap dan rinci. Tetapi pastinya kami tidak ingin ada yang terlewat. Makanya perlu ditindaklanjuti ketahapan pansus,’’ tegasnya. (wshendro,agi/diskominfo)