MADIUN – Road Map reformasi birokrasi bukan sekedar acuan dalam jalannya pemerintahan. Namun, sudah menjadi kebutuhan bagi aparatur pemerintahan. Pasalnya, grand desain reformasi birokrasi tersebut merupakan salah satu tonggak penting suatu Pemerintah Daerah.

Road map merupakan rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam jangka waktu tertentu.

Kepala Bagian Organisasi Dyah Indrianita menyebut road map reformasi birokrasi sebagai salah satu pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan sampai 2019 mendatang.

“Sosialisasi perubahan atas road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun 2015-2019 ini untuk menyamakan persepsi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun“, ungkapnya saat sosialisasi perubahan road map reformasi di ruang 13, Selasa (27/3/2018).

Perubahan road map dilaksanakan lantaran terdapat perubahan dalam RPJMD. Tak heran, perlu adanya review terhadap road map yang telah disusun.

Konsultan PT Kokek Alinda Fera menyebut organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kota Madiun diharapkan mampu mengetahui ketetapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selain itu juga memahami peran dan tanggung jawab dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi.

Sementara itu, Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto berharap perubahan road map ini dapat mencapai sasaran.

“Saya meminta perubahan ini harus berjalan secara demokratis sehingga sesuai maksud dan tujuan dalam pembangunan sesuai visi kita yaitu menjadikan kota madiun yang maju dan sejahtera,“ ungkapnya.

Sejumlah pejabat hadir dalam sosialisasi perubahan road map di Ruang 13 tersebut. Mulai Wakil Walikota Madiun Armaya, para peserta sosialisasi serta segenap Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
(tia, rama, nur /diskominfo).