MADIUN – Walikota Sugeng Rismiyanto menyapa warga Kelurahan Kanigoro, Senin (20/11). Kedatangan orang nomor satu di Kota Madiun itu dalam rangka lanjutan program kunjungan kerja (kunker) yang dimulai sepekan lalu. Tujuannya, meninjau masyarakat sekaligus menyerap aspirasi serta mensosialisasikan program kerja pemerintah. “Percepatan penanggulangan kemiskinan salah satu dari enam program prioritas 2018. Disini jumlah penganggurannya berapa, “ tanya walikota kepada warga.

Data pengangguran, kata beliau, penting agar penanggulangan tepat sasaran. Walikota langsung menginstruksikan pengangguran dikumpulkan di gedung pertemuan. Bukan hanya pendataan. Walikota menginstruksikan pendataan lebih detail. Pengangguran dibagi dalam beberapa kategori. Mulai usia, jenis kelamin, hobi, dan keahlian dasar yang dikuasai. Data yang didapat bakal disingkronkan dengan kebutuhan dunia kerja. “Jadi tidak asal pelatihan. Harus tahu dulu kebutuhan perusahaan bidang apa saja. Kemudian disampaikan ke warga. Yang berminat dilatih kemudian disalurkan, “ terang beliau.

Kendati begitu, bukan tanpa upaya pendahuluan dari pemerintah. Berbagai program disiapkan. Mulai pelatihan service handphone, bordir, rias pengantin, potong rambut, pertukangan, membantik, dan menjahit. Program dimulai tahun ini dan 2018 mendatang. Warga yang berminat diminta mendaftar tanpa dipungut biaya alias gratis. Bukan hanya itu, bahan dan peralatan praktik juga disediakan. “Saya minta dinas terkait aktif. Begitu juga dengan lurah dan camat. Harus aktif turun ke bawah. Ini harus diinformasikan kepada warga, “ ujarnya.

Begitu juga dengan kemiskinan. Walikota memastikan semua warga miskin tercover. Begitu juga di Kelurahan Kanigoro. Data di mejanya, warga miskin di Kelurahan Kanigoro tercatat 206 kepala keluarga (KK). 162 di antaranya sudah tercover program keluarga harapan (PKH). Sedang, 90 lainnya mendapat program bantuan pangan non tunai (BPNT). Sisanya tidak perlu khawatir. Pemkot menyiapkan program beras sejahtera (rastra). Tahun depan, program rastra bakal diubah jadi BPNT daerah. Jumlah bantuan mencapai dua ribu KK. “ Tolong ini dimanfaatkan benar. Bagi yang membutuhkan tetapi belum terdaftar, silahkan langsung melapor ke kelurahan, “ pinta beliau.

Beliau juga menyampaikan terkait masalah perijinan. Setidaknya masih banyak warga yang belum mengurus ijij usaha masing-masing. Padahal, perijinan gratis. Syaratnya juga mudah. Mulai fotokopi KTP, MPWP, hingga akta pendirian usaha jika ada. Ijin usaha, lanjut beliau, penting mengingat banyak program yang hanya bisa digunakan jika telah berijin. Salah satunya, pengajuan kredit di bank daerah. Kredit cukup membantu dengan bunga hanya enam persen setahun. Besaran pinjaman bisa mencapai Rp 50 juta. Namun, tentu saja menggunakan agunan. Walikota siap menjembatani dengan pimpinan bank daerah bagi warga yang ingin meminjam lebih dari Rp 50 juta. “ini cukup membantu, silahkan dimanfaatkan, “ ujar beliau sembari menyebut menyiapkan Rp 12 miliar di bank daerah untuk dimanfaatkan masyarakat.

Kesempatan bertemu warganya juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan terkait sistem penganggaran pemerintah. Ini penting agar masyarakat paham waktu mengusulkan program dan kapan pelaksanaannya. Tahun anggaran 2017 pemerintah wajib mempertanggungjawabkan program 2016, melaksanakan program 2017, dan menyusun program kerja 2018. Penyusunan program 2018 sudah dimulai sejak musrenbang Januari 2017 lalu dan harus klir 25 November ini. Usulan masyarakat saat ini dapat dimasukkan dalam perubahan APBD sekitar Agustus 2018 mendatang. Usulan tidak dapat sembarangan dimasukkan di tengah tahun anggaran berjalan. Salah-salah pidana mengancam. “Masyarakat harus paham agar tidak salah waktu mengusulkan. Termasuk pelaksanaan di 2019 nanti segara saja diusulkan mulai awal 2018 mendatang, “ pungkas beliau. (agi/diskominfo)