Madiun – Gratifikasi merupakan bagian dari suap atau korupsi yang keberadaanya termasuk dalam perilaku negatif. Gratifikasi dapat berupa pemberian uang, barang, dan pinjaman kepada orang lain dengan mengabaikan peraturan yang ada dan cenderung memanfaatkan jabatan yang dimiliki. Sebagai bentuk pembinaan untuk menghindari perbuatan penerimaan gratifikasi di kalangan aparaturnya, Pemkot Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun mengadakan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun dalam forum koordinasi kehumasan dan jumpa pers, Senin ini (18/9) di gedung Diklat Kota Madiun.

Subakri, selaku Kepala Diskominfo Kota Madiun mengatakan acara ini dalam rangka sinergitas Pemkot Madiun dengan insan pers untuk mewujudkan kota Madiun lebih maju dan sejahtera. Sementara itu Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto yang juga sebagai narasumber berpesan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Madiun untuk tidak mengambil manfaat berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD). “Saya ingatkan kepada ASN jangan sekali-kali mengambil sesuatu, saya ingin teman-teman OPD bersihkan diri sendiri. Eselon II berjalanlah dengan aturan sesuai dengan tupoksi saudara”, ungkapnya.

Ditemui setelah acara, Sugeng kembali menegaskan bahwa pejabat, ASN, penyedia barang dan jasa atau rekanan agar tidak terkena gratifikasi. “Kita harus memiliki semangat yang tulus dan sadar bahwa harus sesuai aturan dan mematuhi larangan-larangan untuk menerima dan memberi dalam bentuk apapun bagi pejabat maupun ASN, jika memang ada yang melakukan hal tersebut maka segera untuk dilaporkan,” tegasnya. Selain itu Sugeng juga menyampaikan bahwa gratifikasi butuh aksi nyata salah satunya dengan cara remunerasi, non tunai dan langkah-langkah lainnya dimana dituntut untuk segera diimplementasikan.

Selain Walikota Madiun, Sekretaris Daerah (Sekda) kota Madiun, Maidi, dan Ketua DPRD kota Madiun, Istono juga menjadi narasumber dalam acara sosialisasi pengendalian gratifikasi ini. Acara ini diikuti sejumlah 150 peserta meliputi kepala OPD, kepala BUMD, Lurah, dan insan pers.(Kmf)