Madiun – DPRD Kota Madiun kembali menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan yang Didahului dengan Penyampaian Pemandangan Umum Sekaligus Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas 5 (Lima) Raperda Kota Madiun Tahun 2017, Jumat (4/3) sekitar jam 1 siang.

Berbeda dengan raperda inisiatif, raperda-raperda ini diusulkan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk kemudian dibahas oleh DPRD Kota Madiun.

Acara dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, dilanjutkan dengan pembacaan pandangan umum dan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas raperda tersebut yang dibacakan oleh juru bicara fraksi-fraksi yang juga wakil ketua DPRD Kota Madiun, Didik Yulianto.

Atas 5 raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota Madiun, yaitu raperda tentang Identitas Daerah, raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, raperda Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman, raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan raperda Pencabutan atas Perda Kota Madiun No. 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Palayanan Kesehatan.

Secara garis besar semua fraksi menyatakan menerima dan menyetujui raperda-raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, Didik Yulianto juga menyampaikan saran dan pendapat, untuk menindaklanjuti perda baru tersebut, agar Pemkot Madiun segera menyusun peraturan walikota sebagai pedoman pelaksanaan masing-masing perda, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, melaksanakan secara efektif dan konsisten, serta penguatan struktur stakeholder.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penetapan raperda menjadi perda, antara Walikota Madiun dan Pimpinan DPRD Kota Madiun.

Sementara itu Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, ditemui setelah acara mengatakan bahwa 5 perda yang baru disahkan merupakan jawaban atas dinamika peraturan pemerintah yang lebih tinggi serta juga kebutuhan yang terjadi di masyarakat.

“Perda Identitas Daerah merupakan penyempurnaan dari perda yang serupa dibuat tahun 1970, untuk perda pencabutan perda no 31 tahun 2011, dikarenakan sudah tidak sesuai lagi, dimana saat ini Puskemas dan RSUD sudah berbentuk BLD yang memiliki kewenangan lebih luas, sedangkan 3 perda lainnya merupakan tindak lanjut kewenangan baru yang dimiliki daerah sesuai UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.(kmf)